Badan Penerimaan Negara jadi kunci reformasi kebijakan fiskal

Merdeka.com - Pengamat ekonomi, Anggito Abimanyu meminta pemerintahan Jokowi-Jk untuk segera membentuk Badan Penerimaan Negara secara mandiri. Saat ini, penerimaan negara masih berada di Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan.

Menurut Anggito, dengan adanya Badan Penerimaan Negara maka pengaturan organisasi dan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk perpajakan bisa dilakukan.

"Sehingga kita bisa memiliki badan penerimaan pajak yang lebih baik," ucap Anggito di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (6/12).

Pembentukan Badan Penerimaan Negara merupakan salah satu bentuk reformasi kebijakan fiskal Tanah Air. Pada 2010 silam, refomasi kebijakan fiskal melambat karena disiplin fiskal Indonesia yang sudah lepas kendali dan melonjaknya defisit keseimbangan primer.

"Lari dari prinsip fiskal yang baik. Pemerintah rela mengurangi subsidi BBM dan reformasi belanja. Pemerintah lakukan reformasi perpajakan. Kebijakan fiskal migas juga," katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengingatkan jajaran Kabinet Kerja agar sejalan dengan visi nawacita Presiden Jokowi. Salah satunya adalah dengan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN).

"Siapapun di dalam kabinet kerja tidak boleh memiliki visi misi sendiri, eksekutif harus menjalankan visi Nawacita, visi Trisakti, dan RJPM untuk diwujudkan di tahun 2017," kata Misbakhun dalam salah satu acara diskusi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/11).

Menurut Misbakhun, saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki tugas besar, namun kelembagaannya hanya diatur berdasar Peraturan Menteri Keuangan sebagai turunan Peraturan Presiden tentang Struktur Organisasi Kementerian, dimana setiap ganti kabinet maka berganti pula Perpres-nya.

Selama ini, UUD menyebutkan bahwa perpajakan diatur lebih lanjut dalam UU, saat ini UU tentang substansi materi pajak yang sudah diatur seperti UU Ketentuan Umum Pajak, UU Pajak Penghasilan (PPH), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).