Bagaimana nasib biaya calon jemaah umrah dan haji yang mendaftar sebelum 1 Januari?

Merdeka.com - Pemerintah Arab Saudi menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 5 persen per 1 Januari 2018. Kenaikan pajak tersebut tentu akan berimbas pada biaya perjalanan haji dan umrah karena naiknya ongkos akomodasi jemaah.

Lalu bagaimana dengan calon jemaah yang sudah mendaftar atau membayar biaya perjalanan sebelum 1 Januari 2018?

Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah (Amphuri), Budi Firmansyah, mengatakan pungutan biaya tambahan tergantung dari kebijakan masing-masing agen perjalanan. "Itu tergantung kebijakan travelnya masing-masing," kata Budi saat dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Rabu (3/1).

Budi menjelaskan, untuk travel besar yang sudah mempunyai banyak dana, bisa saja menutup biaya tambahan transaksi di tanah suci dengan anggaran perusahaan tanpa memungut kembali dari jemaah. "Kalau dia punya budgeting besar punya space yang cukup ya mungkin (nombok)," ujar Budi.

Sementara, travel dan agen-agen perjalanan lain yang tidak memiliki anggaran besar besar kemungkinan akan menarik biaya tambahan. "Tapi yang pas-pasan mau tidak mau mengenakan biaya tambahan," lanjut Budi.

Budi menambahkan, atas kebijakan pemerintah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) ini, travel dan agen perjalanan umrah tidak memikirkan untuk meraih untung.

"Minimal kalau impas saja saya pikir penyelenggara juga sudah oke. Kita kan mau tidak mau menaikkan, masyarakat juga harus paham bagaimana pun juga ini kan termasuk kebijakan dari pemerintah sana dan kita dikenakan itu."