Bahas Mitigasi Risiko Kekeringan Ekstrem, Kementan Kumpulkan Dinas Jawa, Bali & NTT

Merdeka.com - Informasi peringatan dini BMKG menyebut bahwa tahun ini Indonesia berpotensi dilanda kemarau ekstrem sampai dengan bulan September, dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus. Wilayah yang terancam terdampak kekeringan terutama di Pulau Jawa, Bali, NTB dan NTT.

Menurut petugas Pengamat OPT di lapangan, secara umum penyebab kekeringan selain karena curah hujan yang sedikit juga penggunaan varietas yang didominasi varietas tidak toleran kekeringan seperti Ciherang, IR 64 dan Mekongga.

Sementara untuk varietas seperti Situbagendit relatif aman dari dampak kekeringan. Minimnya penampung air di sekitar lahan pertanaman juga menyebabkan air tidak tertampung optimal pada saat curah hujan tinggi sehingga tidak dapat dimanfaatkan saat musim kemarau.

Merespon hal tersebut, Kementerian Pertanian menggelar rapat koordinasi lintas sektoral dengan Dinas Pertanian Kabupaten, Dinas PU Kabupaten serta Kodim di wilayah terdampak kekeringan guna melakukan mitigasi dan adaptasi kekeringan.

Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Sumardjo Gatot Irianto mengatakan, berbeda dari waktu sebelumnya, kali ini pihaknya tidak saja memerhatikan daerah yang mengalami kekeringan, melainkan juga daerah yang berpotensi terdampak kekeringan.

"Kalau selama ini kekeringan ini yang dipelototi hanya daerah kekeringan saja, kali ini ada dua kata kunci yang kita perkenalkan yang namanya mitigasi, artinya mengurangi risiko daerah yang terdampak kekeringan terutama yang curah hujannya kurang," kata dia di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/7).

"Tapi ada juga adaptasi kekeringan jadi di daerah rawa yang airnya justru surut ini untuk membuat surplusnya makin besar," imbuhnya.

Dia berharap, tiap-tiap daerah menentukan rencana aksi setiap kabupaten/kecamatan sehingga semua unsur terkait bisa langsung action operasional di lapangan untuk penanganan pertanaman terdampak kekeringan baik yang sudah puso dan yang belum puso maupun pengamanan standing crop.

"Jadi siang ini kami harapkan workshop per kabupaten, sudah keluar rencana tindak lanjut jadi bukan seperti pasar malam, pertemuan, arahan langsung pulang. Kami ingin membuat rencana tindak lanjut mitigasi kekeringan di tiap kabupaten dengan point of action-nya," tegas dia.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Sarwo Edhy Wibowo mengatakan, berdasarkan data BMKG diketahui bahwa sudah 30 hari lebih Pulau Jawa dan Nusa Tenggara tak dituruni hujan.

Dari tiga pulau tersebut, lanjut dia, terdapat 100 kabupaten/kota yang terdampak kekeringan dengan luas lahan 102.654 hektar (ha). Kemudian, juga terdapat 9.940 hektare sawah yang puso atau gagal panen di Pulau Jawa.

"Terdapat lebih kurang 100 kabupaten/kota dengan total luasan 102.654 hektare dan puso 9.940 hektare," tandasnya.