Bahas Outsourcing dan Industri 4.0, Kemnaker Review UU Ketenagakerjaan

Merdeka.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah mereview Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu yang dibahas ialah mengenai pekerja dan pemberi kerja dalam menghadapi industri 4.0, termasuk di dalamnya soal keberadaan bisnis alih daya atau outsourcing.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Haiyani Rumondang mengatakan, pihaknya sedang mencermati dan mengumpulkan fakta apakah pekerjaan outsourcing betul-betul mendukung kemajuan perekonomian Indonesia.

Untuk itu pihaknya butuh masukan atau saran dari pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan baru menghadapi industri 4.0.

"Bisnis alih daya (outsourcing) itu tidak hanya di dalam negeri, tapi sudah cross country. Jadi, kami harapkan masukan-masukan bisa menyempurnakan atau nanti bisa mengubah regulasi yang selama ini sudah tidak pas lagi," ucap Haiyani usai menghadiri 3rd Indonesian Employment Summit 2019 Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI), di Hotel Salak Bogor, Rabu (6/3).

Haiyani mengklaim, pemerintah sejak awal sudah melakukan komunikasi dengan berbagai unsur untuk menentukan aturan yang jelas. Sebab, regulasi juga harus menyesuaikan zaman. Dia berharap, dalam forum pertemuan ini, dapat menghasilkan sesuatu untuk melengkapi masukan yang saat ini sedang disusun dan masih berproses.

"Misalnya dalam konteks hubungan kerja. Dari berbagai diskusi yang kami ikuti, ternyata diminati adalah bahwa upah itu perlu diperhitungkan sebagai upah per jam. Mengingat upah kerja ini penting bagi fleksibilitas kerja. Apalagi jika kita mengikuti perkembangan data angka partisipasi kerja," sebutnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia Greg Chan mengatakan, pelaksanaan outsourcing di Indonesia menghadapi tantangan mengingat banyak yang tidak sesuai dengan regulasi ditambah masih menjalankan dengan pola lama berupa labour supply.

Padahal, kata Greg, perusahaan di era digital 4.0 harus selalu melakukan inovasi dan membangun kompetensi agar mampu bersaing dengan menciptakan model bisnis yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

"Pelaksanaan outsourcing di masa depan bukan saja sekadar upah murah (reduce cost) tapi juga membagi resiko kepada mitra bisnis yang berkualitas dan mampu bersama menjalankan bisnis berkelanjutan dengan infrastruktur yang kompeten," ungkapnya.

Greg menyebut, hasil dari forum ini akan menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah sebagai pemangku kepentingan untuk menentukan aturan ke depan.

Adapun beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain, upah fleksibel 40 jam seminggu di mana lembur akan muncul setelah tercapai akumulasi jam kerja 40 jam, upah produktif per jam, fleksibilitas dalam PKWT yang akan menjamin karyawan tetap bekerja, melindungi pekerja dengan membayarkan hak haknya, mendorong digunakannya pelaporan PKWT, bukti lapor dan bukti pendaftaran secara online.

"Termasuk mendorong perluasan program BPJS Ketenagakerjaan yang mandiri, membangun industri outsourcing yang berkelanjutan."