Bahaya di balik penolakan sopir taksi online pada peraturan pemerintah

Merdeka.com - Pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengingatkan para sopir taksi online tidak hanya tergiur pada pendapatan besar. Pemerintah, lanjutnya, mengatur tata cara operasi taksi online agar aspek keselamatan terjaga.

Selain pada pengemudi, bahaya juga menghantui penumpang jika tidak ada dasar hukum yang jelas mengenai tata cara operasi taksi online. "Publik yang hendak berusaha, tentunya harus cermat. Jangan tergiur dengan dengan pendapatan besar, sementara aturan mainnya belum jelas. Akibatnya, kerugian yang diperoleh. Apalagi harus mengorbankan aset yang berharga demi pendapatan besar. Harus waspada dan hati-hati," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (29/1).

Menurutnya, Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri (PM) 108 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dalam upaya untuk menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan.

Seperti diketahui, ada beberapa poin menjadi perhatian pemerintah yang diatur dalam PM 108 yakni 1) argometer, 2) tarif, 3) wilayah operasi, 4) kuota atau perencanaan kebutuhan, 5) persyaratan minimal 5 kendaraan, 6) bukti kepemilikan kendaraan bermotor, 7) domisili TNKB, 8) Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), dan 9) peran aplikator.

Djoko melanjutkan operasional taksi online tidak hanya melibatkan Kementerian Perhubungan. Seperti, pihak kepolisian berwenang mengurus surat izin mengemudi (SIM) kendaraan bermotor umum. Calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum (pasal 77 ayat 4 UU LLAJ).

"Untuk mendapatkan SIM A Umum, minimal usia 20 tahun. Pengemudi yang akan mengajukan permohonan SIM A Umum harus memiliki SIM A sekurang kurangnya 12 bulan atau setahun."

Urusan aplikasi atau IT berada di Kemenkominfo yang sekarang sedang proses penyelesaian dashboard. Urusan ketenagakerjaan berada di Kementerian Tenaga Kerja di mana menyangkut hubungan kemitraan antara aplikator dan driver.

Bagi yang memilih berbadan hukum koperasi dapat dibantu Kementerian Koperasi dan UMKM. Urusan sistem pembayaran dan pajak akan diatur Kementerian Keuangan.

Djoko melanjutkan publik sebagai konsumen juga harus berhati-hati menggunakan transportasi umum. Apalagi jika ada tawaran tarif murah. "Sesungguhnya bukan tarif murah yang dipilih. Akan tetapi tarif wajar. Jika tarif murah, pasti yang dikorbankan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan," jelasnya.

Menurutnya, jika menginginkan bertarif murah, masyarakat bisa menggunakan bus umum yang mendapat subsidi dari pemerintah. "Jika belum ada bus umum bertarif murah, mintalah ke Walikota dan Bupatinya untuk segera mengoperasikan transportasi umum yang melayani hingga mendekati kawasan tempat tinggalnya," tutupnya.

Sebelumnya, kemarin, Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Perhubungan. Mereka menuntut agar PM 108 Tahun 2017 yang diterbitkan pada 1 November lalu dicabut, sebab dinilai merugikan sopir taksi online.