Banggar DPR Ingatkan Anggaran Subsidi Energi 2022 Berpotensi Membengkak

Merdeka.com - Ketua Badan Anggaran DPR RI, MH Said Abdullah mengatakan, menapaki tahun 2022 Indonesia masih akan menghadapi segenap tantangan yang tidak mudah. Pandemi Covid-19 kemungkinan masih akan terjadi di sejumlah negara. Situasi ini berpotensi adanya stagflasi dan supply chain disruption.

"Pemerintah perlu memitigasi suplai komoditas kita yang berasal dari luar negeri, dan perlu menyiapkan antisipasinya bila sewaktu waktu terjadi tersendatnya pasokan suplai komoditas utama kita di dalam negeri," kata Said dalam catatan akhir tahunnya, dikutip Liputan6.com, Kamis (30/12).

Bila harga komoditas, khususnya minyak bumi dan gas terus naik di tahun 2022 berkonsekuensi terhadap membesarnya kebutuhan subsidi energi. Pemerintah harus segera melakukan reformasi subsidi energi, agar plafon subsidi energi di tahun depan sebesar Rp 134 triliun tidak membengkak.

"Lebih penting lagi agar subsidi energi lebih tepat sasaran. Saya berharap selambatnya pertengahan tahun depan reformasi subsidi energi telah dijalankan," ujar Said.

Kondisi Utang Pemerintah

Tak hanya itu saja, tantangan lainnya salah satunya kripto. OJK dan Bappebti wajib meningkatkan literasi keuangan masyarakat terhadap kripto, sehingga masyarakat tidak menjadi korban lanjutan pasca tragedi pinjaman online menjamur.

Said menambahkan tantangan beban bunga dan pokok utang yang berpotensi terus naik menjadi beban fiskal di tahun depan. Tren kenaikan Debt Service Ratio (DSR) terjadi secara konsisten sejak 2013.

"Tahun 2020 DSR kita mencapai 46,76 persen, tahun ini kemungkinan di 48 persen, dan tahun depan perkiraan 49 persen," imbuhnya.

Demikian, tekanan beban bunga dan pokok utang pemerintah ini harus dimitigasi dengan upaya penurunan tingkat bunga utang, keragaman sumber pembiayaan serta dukungan investasi, dan meningkatkan tingkat pendapatan negara.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6