Banggar DPR Sentil Realisasi Subsidi yang Masih Tak Tepat Sasaran

Merdeka.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyoroti, manajemen pengelolaan subsidi yang dilakukan pemerintah selama ini belum berjalan maksimal. Sebab, faktanya di lapangan pengelolaan belanja subsidi masih memiliki kelemahan yang mendasar.

Dia mengatakan beberapa temuan masalah di lapangan paling sering adalah mengenai validitas data, pengendalian harga dan volume.

Bahkan dalam realisasi pemberian subsidi masih banyak ditemukan ketidaktepatan sasaran. Pihak yang seharusnya berhak menerima subsidi justru tidak menerima dan sebaliknya.

"Kami menaruh perhatian terhadap kebijakan manajemen pengelolaan subsidi yang digunakan selama ini," ujarnya dalam rapat bersama dengan pemerintah, di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Senin (31/5).

Dia melanjutkan, masyarakat miskin dan rentan miskin yang masuk dalam kelompok 40 persen hanya menikmati 26 persen dari subsidi listrik. Begitupun dengan elpiji 3 kg, di mana 30 persen rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi hanya menikmati 22 persen dari subsidi. Sementara 86 persen dinikmati oleh kelompok yang lebih mampu.

"Termasuk yang ikut menikmati para pejabat pemerintah anggota DPR dan kelompok masyarakat yang mampu di lainnya. Makanya kompensasi tidak boleh ada lagi, masa saya bayar listrik ternyata ada kompensasi dibantu pemerintah itu kan lucu juga."

Minta Penyaluran Dana Pemulihan Ekonomi Tepat Sasaran

Oleh karena itu, Banggar DPR RI mengingatkan pemerintah agar belanja pemerintah pusat harus mendorong secara efektif keberhasilan penanganan Covid-19 dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional serta mempersempit ruang terjadinya kerawanan sosial.

Said ingin beberapa prioritas belanja pemerintah harus mampu memiliki sasaran yang tepat, salah satunya adalah alokasi anggaran perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhan pemulihan ekonomi pada 2022.

Selain itu, prioritas belanja pemerintah juga harus berpengaruh pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, untuk pendidikan, memperkuat ketahanan pangan, menghidupkan kembali sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur yang tertunda, mendorong dunia usaha, dan membantu sektor UMKM segera bangkit.

"Semua alokasi anggaran pemerintah pusat tersebut harus berbasis kepada output outcome dan hasil yang terukur dengan baik," tandasnya.