Banggar DPR Tawarkan Pemerintah Tingkatkan Defisit Anggaran

Merdeka.com - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membuka pintu bagi pemerintah apabila ingin menambah besaran defisit anggaran. Sesuai peraturan perundang-undangan, batas maksimal defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahunan yakni 3 persen.

Wakil Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengatakan, pemerintah diperbolehkan jika ingin memaksimalkan defisit anggaran batas maksimal tersebut. Asalkan defisit anggaran tersebut dipergunakan untuk keperluan belanja yang produktif.

"Defisit anggaran Malaysia 7 persen, Filipina 6 persen, Vietnam 5 persen. Kita dikasih maksimal 3 persen tapi yang diajukan hanya 1,5 persen. Kita ini negara yang sombong," kata Said dalam dalam rapat panja di ruang sidang DPR RI, Jakarta, Selasa (25/6).

Secara langsung Said menyebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak perlu khawatir disebut sebagai pencetak utang. Sebab, utang yang digunakan selama ini pun untuk kegiatan yang produktif "Tidak perlu takut, selagi utang itu untuk kegiatan produktif," imbuhnya.

Di samping itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah mulai tahun depan dapat mengelola subsidi energi sesuai perencanaan. Khususnya terkait subsidi gas elpiji 3 kilogram (kg) yang sampai dengan saat ini diperjualbelikan secara bebas atau tidak tepat sasaran.

Sebelumnya Kementerian Keuangan mengusulkan defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar 1,52-1,75 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto).

"Antara utang dan non utang, kita melihat karena 1,52-1,75 persen dari PDB, berarti pemerintah akan tetap menutup melalui pembiayaan utang. Kalau kita melihat pembiayaan utang kita itu terus menurun tambahannya dari 2017 ke 2018 ke 2019 dan kita harapkan 2020 dia terus menurun," ucap Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Suahasil Nazara.