Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Banggar Dukung Penghapusan Premium: Lebih Baik Subsidi Dialokasikan ke LPG

Banggar Dukung Penghapusan Premium: Lebih Baik Subsidi Dialokasikan ke LPG Premium. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendukung penuh langkah pemerintah melalui Kementerian ESDM yang berencana menghapus BBM jenis Premium. Sebagaimana yang kerap dia sampaikan dalam rapat kerja bersama pemerintah.

Said bilang, penghapusan BBM jenis murah ini penting untuk mendorong program subsidi pemerintah lebih tepat sasaran, seperti LPG. Sebab, saat ini, jumlah pengguna BBM dengan kandungan oktan rendah tersebut kian mengalami penyusutan.

"Dalam rapat badan anggaran DPR dengan pemerintah beberapa bulan lalu, saya sudah mengusulkan agar premium (dihapus). Daripada pemerintah menyubsidi premium penggunanya sedikit, lebih baik subsidi Premium dialokasikan untuk yang lainnya. Seperti pembiayaan konversi ke LPG terhadap daerah-daerah yang belum terjangkau layanan LPG bersubsidi seperti di NTT, atau menambah subsidi solar untuk nelayan, dan petani," tegasnya saat dihubungi Merdeka.com, Selasa (26/10).

Orang lain juga bertanya?

Selain untuk subsidi tepat sasaran, penghapusan Premium tersebut penting untuk menurunkan tingkat emisi karbon. Menyusul, premium merupakan produk BBM yang memiliki kandungan nilai oktan rendah sebesar 88.

"Penghapusan (Premium) ini akan mendorong penggunaan BBM dengan kategori oktan yang lebih tinggi, sehingga tingkat emisinya lebih rendah," ucapnya.

Meski begitu, dia meminta proses penghapusan BBM jenis Premium dilakukan secara bertahap. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat bisa melakukan penyesuaian sebelum BBM dengan kandungan oktan tersebut hilang dari pasaran.

"Setelah benar-benar siap dan perubahan konsumsi masyarakat dari premium ke Pertalite atau Pertamax berlangsung. Maka secara perlahan produksi premium dikurangi hingga pada akhirnya dihapus. Begitu pandangan saya," tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menghapus BBM jenis Premium. Penghapusan BBM jenis murah ini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas lingkungan di Indonesia.

"Kita pun berkomitmen untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Sehingga, kemungkinan Premium (dihapus) dipikirkan ke depan," ucap Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih dalam Konferensi Pers Virtual terkait Update Kebijakan dan Capaian Kinerja Sektor ESDM Triwulan III-2021, Senin (25/10).

Selain memperbaiki lingkungan, rencana penghapusan Premium juga mempertimbangkan aspek penurunan jumlah pengguna. Di mana, mayoritas pengguna Premium kini telah beralih ke Pertalite.

"Premium ini kan secara volume sebenarnya sudah semakin kecil. masyarakat sudah shifting (beralih) ke Pertalite. Premium ini hanya tinggal tujuh negara yang pakai Premium itu," terangnya.

Oleh karena itu, pihaknya membuka opsi untuk penghapusan BBM jenis Premium ke Pertalite. Mengingat, kandungan RON lebih tinggi yang dimiliki Pertalite.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pertamax Bakal Gantikan Pertalite Jadi BBM Subsisi, BPH Migas Beri Bocoran Begini
Pertamax Bakal Gantikan Pertalite Jadi BBM Subsisi, BPH Migas Beri Bocoran Begini

Pertamax Bakal Gantikan Pertalite Jadi BBM Subsisi, BPH Migas Beri Bocoran Begini

Baca Selengkapnya
Ditanya Kemungkinan Harga BBM Pertalite Naik, Menteri ESDM Jawab Begini
Ditanya Kemungkinan Harga BBM Pertalite Naik, Menteri ESDM Jawab Begini

Lonjakan harga minyak dunia diperkirakan bakal semakin berdampak terhadap harga BBM Non Subsidi yang tidak mendapat sokongan anggaran dari APBN.

Baca Selengkapnya
Menteri ESDM: Pembatasan BBM Subsidi Tinggal Tunggu Waktu, Aturan Sudah Hampir Rampung
Menteri ESDM: Pembatasan BBM Subsidi Tinggal Tunggu Waktu, Aturan Sudah Hampir Rampung

Bahlil mengatakan, kebijakan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sudah hampir rampung. Dia pun meminta publik bersabar akan realisasinya.

Baca Selengkapnya
Menteri Arifin Bantah Penjualan Pertalite Dibatasi Mulai 17 Agustus, Ini Alasannya
Menteri Arifin Bantah Penjualan Pertalite Dibatasi Mulai 17 Agustus, Ini Alasannya

Pernyataan ini merespons Menko Luhut yang berencana membatasi BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
Said Abdullah Sebut Kemandirian Energi Dapat Difokuskan ke Energi Terbarukan
Said Abdullah Sebut Kemandirian Energi Dapat Difokuskan ke Energi Terbarukan

Said juga menyinggung mengenai konversi program minyak tanah ke LPG yang mengakibatkan kebutuhan impor LPG Indonesia terus meningkat.

Baca Selengkapnya
Penjelasan TKN Prabowo-Gibran soal Isu Pangkas Subsidi BBM untuk Program Makan Gratis
Penjelasan TKN Prabowo-Gibran soal Isu Pangkas Subsidi BBM untuk Program Makan Gratis

TKN Prabowo-Gibran menjelaskan isu pemangkasan subsidi BBM untuk makan siang gratis.

Baca Selengkapnya
BPH Migas Mendukung Rencana Pemanfaatan BBM Ramah Lingkungan
BPH Migas Mendukung Rencana Pemanfaatan BBM Ramah Lingkungan

Subsitusi ke bioenergi merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah untuk mengurangi impor BBM.

Baca Selengkapnya
Said PDIP: Kenaikan PPN 12 Persen untuk Mendukung Program Strategis Presiden Prabowo
Said PDIP: Kenaikan PPN 12 Persen untuk Mendukung Program Strategis Presiden Prabowo

“PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawal keberhasilan Program Quick Win Presiden," ujar Said.

Baca Selengkapnya
Bocoran Luhut soal Pembatasan Pertalite: Diumumkan Jokowi Hingga Gunakan Teknologi AI untuk Mantau Kendaraan Berhak
Bocoran Luhut soal Pembatasan Pertalite: Diumumkan Jokowi Hingga Gunakan Teknologi AI untuk Mantau Kendaraan Berhak

Luhut tak sepakat dengan istilah pengetatan BBM subsidi. Program ini disebutnya lebih kepada penyaluran BBM Pertalite dan Solar agar lebih tepat sasaran.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Diminta Segera Berlakukan BBM Rendah Sulfur untuk Tekan Polusi Udara di Jakarta
Pemerintah Diminta Segera Berlakukan BBM Rendah Sulfur untuk Tekan Polusi Udara di Jakarta

Kementerian ESDM sebenarnya telah menetapkan kewajiban penyediaan BBM rendah sulfur sejak Oktober 2018.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Setuju Harga BBM Non Subsidi Naik: Membebani APBN dan Cashflow Pertamina
Anggota DPR Setuju Harga BBM Non Subsidi Naik: Membebani APBN dan Cashflow Pertamina

Eddy menyampaikan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM non subsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini.

Baca Selengkapnya
Ternyata Kenaikan Harga BBM Subsidi Sempat Dibahas Namun Tidak Berlanjut
Ternyata Kenaikan Harga BBM Subsidi Sempat Dibahas Namun Tidak Berlanjut

Pemerintah sedang mencoba menyelesaikan masalah subsidi yang tidak tepat sasaran dengan berbagai langkah.

Baca Selengkapnya