Banggar Dukung Penghapusan Premium: Lebih Baik Subsidi Dialokasikan ke LPG
Merdeka.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendukung penuh langkah pemerintah melalui Kementerian ESDM yang berencana menghapus BBM jenis Premium. Sebagaimana yang kerap dia sampaikan dalam rapat kerja bersama pemerintah.
Said bilang, penghapusan BBM jenis murah ini penting untuk mendorong program subsidi pemerintah lebih tepat sasaran, seperti LPG. Sebab, saat ini, jumlah pengguna BBM dengan kandungan oktan rendah tersebut kian mengalami penyusutan.
"Dalam rapat badan anggaran DPR dengan pemerintah beberapa bulan lalu, saya sudah mengusulkan agar premium (dihapus). Daripada pemerintah menyubsidi premium penggunanya sedikit, lebih baik subsidi Premium dialokasikan untuk yang lainnya. Seperti pembiayaan konversi ke LPG terhadap daerah-daerah yang belum terjangkau layanan LPG bersubsidi seperti di NTT, atau menambah subsidi solar untuk nelayan, dan petani," tegasnya saat dihubungi Merdeka.com, Selasa (26/10).
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Siapa yang memberikan masukan tentang revisi regulasi BBM subsidi? Menurut Kepala BPH Migas Erika Retnowati, masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi tersebut.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Apa yang direvisi BPH Migas tentang BBM subsidi? Pertimbangkan Masukan Masyarakat Menurut Kepala BPH Migas Erika Retnowati, masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi tersebut.
-
Siapa yang mendorong implementasi peningkatan kualitas BBM? Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mendorong implementasi peningkatan kualitas BBM, seraya membatasi penyaluran BBM subsidi dengan kandungan sulfur tinggi seperti Solar dan Pertalite.
-
Gimana cara pemerintah untuk meningkatkan kualitas BBM? Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mendorong implementasi peningkatan kualitas BBM, seraya membatasi penyaluran BBM subsidi dengan kandungan sulfur tinggi seperti Solar dan Pertalite.
Selain untuk subsidi tepat sasaran, penghapusan Premium tersebut penting untuk menurunkan tingkat emisi karbon. Menyusul, premium merupakan produk BBM yang memiliki kandungan nilai oktan rendah sebesar 88.
"Penghapusan (Premium) ini akan mendorong penggunaan BBM dengan kategori oktan yang lebih tinggi, sehingga tingkat emisinya lebih rendah," ucapnya.
Meski begitu, dia meminta proses penghapusan BBM jenis Premium dilakukan secara bertahap. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat bisa melakukan penyesuaian sebelum BBM dengan kandungan oktan tersebut hilang dari pasaran.
"Setelah benar-benar siap dan perubahan konsumsi masyarakat dari premium ke Pertalite atau Pertamax berlangsung. Maka secara perlahan produksi premium dikurangi hingga pada akhirnya dihapus. Begitu pandangan saya," tandasnya.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menghapus BBM jenis Premium. Penghapusan BBM jenis murah ini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas lingkungan di Indonesia.
"Kita pun berkomitmen untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Sehingga, kemungkinan Premium (dihapus) dipikirkan ke depan," ucap Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih dalam Konferensi Pers Virtual terkait Update Kebijakan dan Capaian Kinerja Sektor ESDM Triwulan III-2021, Senin (25/10).
Selain memperbaiki lingkungan, rencana penghapusan Premium juga mempertimbangkan aspek penurunan jumlah pengguna. Di mana, mayoritas pengguna Premium kini telah beralih ke Pertalite.
"Premium ini kan secara volume sebenarnya sudah semakin kecil. masyarakat sudah shifting (beralih) ke Pertalite. Premium ini hanya tinggal tujuh negara yang pakai Premium itu," terangnya.
Oleh karena itu, pihaknya membuka opsi untuk penghapusan BBM jenis Premium ke Pertalite. Mengingat, kandungan RON lebih tinggi yang dimiliki Pertalite.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pertamax Bakal Gantikan Pertalite Jadi BBM Subsisi, BPH Migas Beri Bocoran Begini
Baca SelengkapnyaLonjakan harga minyak dunia diperkirakan bakal semakin berdampak terhadap harga BBM Non Subsidi yang tidak mendapat sokongan anggaran dari APBN.
Baca SelengkapnyaBahlil mengatakan, kebijakan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sudah hampir rampung. Dia pun meminta publik bersabar akan realisasinya.
Baca SelengkapnyaPernyataan ini merespons Menko Luhut yang berencana membatasi BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaSaid juga menyinggung mengenai konversi program minyak tanah ke LPG yang mengakibatkan kebutuhan impor LPG Indonesia terus meningkat.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menjelaskan isu pemangkasan subsidi BBM untuk makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaSubsitusi ke bioenergi merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah untuk mengurangi impor BBM.
Baca Selengkapnya“PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawal keberhasilan Program Quick Win Presiden," ujar Said.
Baca SelengkapnyaLuhut tak sepakat dengan istilah pengetatan BBM subsidi. Program ini disebutnya lebih kepada penyaluran BBM Pertalite dan Solar agar lebih tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaKementerian ESDM sebenarnya telah menetapkan kewajiban penyediaan BBM rendah sulfur sejak Oktober 2018.
Baca SelengkapnyaEddy menyampaikan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM non subsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencoba menyelesaikan masalah subsidi yang tidak tepat sasaran dengan berbagai langkah.
Baca Selengkapnya