Banggar Sepakati Defisit APBN di 2023 Hanya 2,85 Persen dari PDB

Merdeka.com - Badan Anggaran DPR RI menyepakati defisit APBN tahun 2023 berkisar antara 2,61 persen sampai 2,85 persen dari PDB. Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang dan langkah kebijakan fiskal untuk kembali menyehatkan APBN dari dampak pandemi Covid-19.

"Kebijakan fiskal 2023 diarahkan tetap ekspansif dan terukur dengan defisit berkisar 2,61-2,85 persen terhadap PDB," kata Anggota Banggar Fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo, di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (27/6).

Pemerintah dan DPR juga sepakat untuk mengendalikan keseimbangan primer pada level 0,46 persen sampai 0,61 persen terhadap PDB. Selain itu, defisit APBN di bawah 3 persen juga diwujudkan dengan menjaga rasio utang pada kisaran 40,58-42,35 persen terhadap PDB.

"Pengelolaan fiskal yang prudent dan sustainable dengan defisit kembali di bawah 3 persen," kata dia.

Langkah konsolidasi fiskal tersebut penting untuk dilakukan untuk menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang. Sebagaimana amanat UU no 2 tahun 2020. Seiring juga dengan pemulihan ekonomi nasional yang sedang berjalan dan upaya untuk menjaga kesinambungan fiskal.

Sehingga pembiayaan tahun 2023 yang defisitnya 2,61 persen sampai 2,85 persen diarahkan untuk kebijakan yang mendukung fiskal yang ekspansif, terarah dan terukur. Melakukan pengelolaan utang secara prudent dan sustainable. Mengendalikan tingkat risiko utang pada level yang aman dan terkendali. Kemudian untuk mendukung pendalaman pasar (financial deepening).

Sementara itu, pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL) digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian. Pembiayaan tahun depan juga digunakan untuk mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi. Mendorong inovasi pembiayaan dan pemberian PMN yang semakin selektif dengan mempertimbangkan kapasitas operasional dan kinerja keuangan BUMN serta kesinambungan fiskal.