Bangun citypark di Medan dan Surabaya, Perumnas rogoh Rp 600 M

Merdeka.com - Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perumnas) berupaya merampungkan dua komplek perumahan berbasis kota (citypark) di Medan dan Surabaya. Proyek utama itu menyerap mayoritas belanja modal tahun ini.

Direktur Pemasaran Perumnas Muhammad Nawir menjelaskan, dua citypark itu upaya mereka melanjutkan kisah sukses saat BUMN ini sukses membangun kota satelit Depok pada era 1980-an.

Untuk pembangunan di Sukarami, Medan, pengadaan lahan bekerja sama dengan PTPN II. Luasnya mencapai 800 hektare. Selain dijual ke konsumen menengah ke bawah, karyawan PTPN dan pensiunan BUMN perkebunan itu juga bisa tinggal di sana.

"Kalau di Medan itu tanahnya sudah ada, modal awalnya untuk itu butuhnya Rp 200-300 miliar tapi tentu tidak satu waktu," kata Nawir di Jakarta, Jumat (18/7).

Sejauh ini, Nawir menyebut pengerjaan proyek di Medan masih menunggu perizinan dari Kabupaten Deli Serdang hingga pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Izin bertahap lantaran proyek Perumnas dianggap besar. "Untuk launching kemungkinan semester II tahun depan," ujarnya.

Sedangkan lahan proyek Citraland di Surabaya bertempat di Driyorejo, sebelah barat Kota Pahlawan itu, seluas 400 hektare. Lokasinya strategis, karena dilewati tol Surabaya-Mojokerto serta bersebelahan dengan komplek Citraland.

Dengan faktor itu, Nawir menyatakan untuk proyek di Surabaya pihaknya akan lebih menyasar kalangan menengah atas. Biaya pengembangan pun lebih mahal, dengan perkiraan hingga Rp 600 miliar tahun jamak.

"Di Surabaya tahap awal, kita bangun dulu kawasan komersilnya ruko-ruko 10 hektare, rencana launching September 2014," ungkapnya.

Total belanja modal Perumnas sepanjang 2014 mencapai Rp 600 miliar. "Kita pendanaan dari cashflow internal dan dari pasar uang seperti perbankan," imbuh Nawir.

Selain terserap buat membangun dua citypark ini, belanja modal sepanjang 2014 juga dipakai Perumnas untuk menggarap proyek tradisional mereka. Yakni perumahan PNS bekerja sama dengan 16 pemerintah kabupaten seluruh Indonesia.

Beberapa contohnya, kata Nawir, adalah pengadaan rumah pegawai negeri golongan I dan II di Kabupaten Ngada, Taliwang, dan Penajam Paser.

"Itu utamanya untuk PNS golongan rendah, satu unitnya Rp 70 juta, bahkan ada yang cuma Rp 55 juta. Terutama pemda pemekaran yang butuh perumahan, karenanya kita enggak melihat soal margin," ungkapnya. (mdk/bim)