Bangun daerah terbelakang, Menko Rizal usul terapkan pajak rendah
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli menilai, upaya penurunan biaya logistik di Indonesia harus disertai pengembangan daerah. Cita-cita poros maritim Presiden Jokowi untuk menurunkan biaya logistik akan sia-sia jika hal ini tidak terealisasi.
Menko Rizal mengusulkan, untuk membangun daerah terpencil, pemerintah dapat membedakan besaran pungutan pajak. Dia meminta pengenaan pajak di daerah terbelakang lebih rendah.
"Itu biasa dilakukan Thailand. Untuk mengembangkan daerah Thailand Utara, pajak di Utara lebih murah dibandingkan di Selatan. Banyak negara yang lakukan ini bahwa pajak tidak selalu harus sama. Bahwa pajak bisa dipakai sebagai alat atau instrumen pemerataan," jelas Rizal di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (10/9).
-
Kenapa Jokowi membangun PLBN Motaain? Bagi Jokowi, pembangunan PLBN bukan hanya buat gagah-gagahan semata, dibangun untuk menyalakan ekonomi di daerah itu, jadi syarat pembangunan berkelanjutan.
-
Apa yang diminta dibangun di Pulau Seribu? Ada permohonan bangunan green house di pulau seribu yaitu milik pimpinan partai tertentu yang diduga itu adalah duit dari Kementan juga,
-
Kenapa pelabuhan Merak dibangun untuk pemerataan ekonomi di Sumatera? Kala itu, pengiriman bahan makanan, industri sampai sandang mengalami kesulitan sebelum adanya pelabuhan.
-
Mengapa Jokowi membangun PLBN Skouw? Sehingga, kata Jokowi, keberadaan PLBN dapat berfungsi sebagai sentra ekonomi, sekaligus menghilangkan praktik penyelundupan di wilayah perbatasan.
-
Mengapa pajak penting untuk infrastruktur di Sumut? Pajak juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
Menko Rizal mengatakan, pemerintah harus mendorong wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa untuk tumbuh lebih cepat. Dengan demikian, kegiatan ekonomi bisa bergerak lebih cepat dan jalur distribusi semakin ramai. Imbasnya, ongkos distribusi dan transportasi bisa ditekan.
"Poros maritim adalah visi yang bagus agar supaya ada jalur-jalur reguler ke seluruh Indonesia. Tapi kita musti hati-hati. Saya mantan preskom (Presiden Komisaris) Semen Gresik. Kita kirim semen ke Papua, pulangnya kosong. Akibatnya biaya angkut dua kalinya. Jadi kalo poros maritim jika tidak diikuti dengan pengembangan wilayah-wilayah di Indonesia itu akan hanya mahal costnya," kata Rizal. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar juga menyinggung mandeknya pertumbuhan ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir, karena pemerintah tidak serius
Baca Selengkapnya"Ada yang protes kenapa bandaranya sepi, pelabuhannya sepi, jalan tolnya kok belum menghasilkan," ujar Ganjar.
Baca SelengkapnyaBangsa yang merdeka ialah bangsa yang mampu mengentaskan masyarakatnya dari jurang kemiskinan.
Baca SelengkapnyaMinimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca Selengkapnyaokowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menilai pemerintah hanya fokus membangun di darat, bukan perairan.
Baca SelengkapnyaPemerintah membangun IKN agar terjadi titik pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menghadiri peringatan hari konstitusi dan HUT ke-78 MPR.
Baca Selengkapnya"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaSebagai tulang punggung ekonomi nasional justru masyarakat di wilayah pesisir pulau Jawa masih hidup memprihatinkan akibat permasalahan banjir rob.
Baca SelengkapnyaPj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, akan terus digenjot hingga akhir tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca Selengkapnya