Bangun gudang BBM di kawasan berikat, Indonesia bisa hemat Rp 7 T

Merdeka.com - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan pemerintah berencana akan membuka pusat logistik berikat (PLB) untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia. Dengan adanya PLB tersebut, dia meyakini nilai efisiensi di sektor migas akan mencapai Rp 7 triliun.

Dia menjelaskan, nantinya PLB BBM ini akan menggunakan Floating Liquid Petroleum (FLP) untuk menjamin ketersediaan minyak di Indonesia dan mengurangi besaran biaya logistik.

"Itu sebagai tambahan dari yang 11 (perusahaan). Yang 16 itu sebagian itu salah satunya itu BBM," kata Heru di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (4/4).

Heru menambahkan, lokasi PLB BBM akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Namun, pihaknya belum bisa dipastikan apakah PLB BBM akan difokuskan pada minyak mentah (crude) atau minyak jadi.

"Kalau yang BBM, kita tidak satu tempat, nanti sesuai kebutuhannya. Kan tidak mungkin di satu tempat, bisa jadi di beberapa sentra-sentra. Kita masih bicara terus, mau fokusnya di mana," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menilai Pertamina tak perlu membangun gudang atau storage BBM. Mengingat, pemerintah bakal memberi kesempatan kepada perusahaan minyak dan gas bumi untuk membangun storage BBM di kawasan berikat.

"Jadi dengan adanya storage di Pusat Logistik Berikat ini kelebihannya Pertamina nggak perlu bangun. Itu punya memang punya asing. Nanti Pertamina tinggal beli dari situ," ujar Menko Darmin di Kantornya, Jakarta.

Menurut Menko Darmin, pihaknya berencana membangun pusat logistik di sejumlah wilayah, semisal Kalimantan, Maluku, dan Sumatera. Untuk itu, sejumlah investor sudah menyatakan ketertarikannya untuk terlibat di proyek terpadu tersebut.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menargetkan pembangunan salah satu pusat logistik berikat khusus bahan bakar minyak (BBM) di Merak, Banten, bisa dilakukan pada akhir tahun. "Dengan keberadaan pusat logistik berikat yang mudah diakses, diharapkan Indonesia tak perlu lagi mengimpor BBM lewat negara ketiga," kata Menteri Keuangan Bambang.