Follow
Bangun infrastruktur butuh Rp 5.500 T, Jokowi diminta tambah utang
Merdeka.com - Sejak awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo sangat fokus membangun infrastruktur Tanah Air. Terbukti dengan kebijakannya yang mencabut subsidi BBM jenis Premium dan mengalihkan dananya untuk membangun infrastruktur.
Meski demikian, pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pemerintah tak akan mampu memenuhi pendanaan seluruh proyek infrastruktur di Indonesia.
Total dana yang dibutuhkan membangun infrastruktur disebut mencapai Rp 5.500 triliun, dan pemerintah disebut hanya akan mampu membiayai 20 persen dari kebutuhan.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Kapan pertumbuhan ekonomi RI di atas 5 persen? “Bahkan hal ini sudah berlangsung selama 7 kuartal atau hampir 2 tahun berturut-turut.
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Kenapa pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran diprediksi kurang maksimal? Hal itu, dikarenakan Prabowo berencana akan menggelontorkan dana untuk pembangunan IKN sebanyak Rp16 triliun per tahun.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Apa yang dibagikan pemerintah? Secara keseluruhan tidak ada pernyataan bahwa pemerintah membagikan bansos melalui situs judi online.
"Dari Rp 5.500 triliun yang disediakan, pemerintah hanya mampu 20 persen atau Rp 1.100 triliun sudah termasuk dana BUMN. Sisanya harus mencari pendanaan luar yang butuh persyaratan," ucap Ketua Umum Kadin, Rosan Roeslani di Grand Sahid Jakarta, Rabu (6/4).
Pihaknya mendorong pemerintah untuk mencari dana segar dari penerbitan Surat Utang Negara (SUN). Namun, hal itu tentunya direncanakan dengan matang sebab bersifat jangka panjang buat pinjaman antar kedua negara atau bilateral.
"Jika melihat sifat kedua pinjaman tersebut, sebaiknya pemerintah mengutamakan dari pinjaman SBN. Dari Rp 5 .500 itu, 50 persen dari SBN," tuturnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan pembangunan infrastruktur jalan dilakukan untuk efisiensi transportasi dan distribusi logistik sehingga dapat menumbuhkan ekonomi di daerah.
Baca Selengkapnya
Jokowi tetap optimistis target investasi di IKN dapat tercapai pada tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca Selengkapnya
Prediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca Selengkapnya
Dari Total anggaran yang dibutuhkan, APBN hanya akan membiayai 20 persen saja.
Baca Selengkapnya
Pada tahun 2023 realisasi belanja untuk pembangunan IKN sebesar Rp26,7 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp27,4 triliun.
Baca Selengkapnya
Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca Selengkapnya
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca Selengkapnya
Padahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.
Baca Selengkapnya
Butuh waktu 8 tahun untuk pemerintah menyelesaikan 158 Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca Selengkapnya