Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bangun infrastruktur, pemerintah diminta adil pada swasta lokal

Bangun infrastruktur, pemerintah diminta adil pada swasta lokal jalan layang non-tol. merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Pemerintah diminta untuk membuka kesempatan lebih lebar pada swasta lokal untuk terlibat dalam proyek infrastruktur nasional. Kerja sama pemerintah dan swasta dinilai menjadi skema tepat untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

Hal Tersebut diungkapkan Direktur Utama PT Nusantara Infrastructure Muhammad Ramdani Basri di acara global infrastructure leader di Jakarta Convention Center, Selasa (31/3).

"Sektor swasta penting untuk banyak dilibatkan. Karena itu, swasta harus diberikan kesempatan yang adil dalam proyek-proyek infrastruktur nasional," ujarnya. "Public private partnerships (PPP) sangat sesuai untuk pendanaan pembangunan infrastruktur. Karena itu, sistem ini perlu diprioritaskan oleh para pemangku kebijakan."

Direktur Perencanaan Investasi Infrastruktur Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rudy Salahuddin menyebut, dalam lima tahun ke depan, pemerintah banyak menyiapkan proyek infrastruktur bakal dikerjasamakan dengan swasta. Beberapa proyek diantaranya seperti, jalan tol, telekomunikasi, transportasi, jalan, kelistrikan, dan migas.

"Pemerintah Indonesia akan beri insentif yakni berupa dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah," tegas Rudy.

Pelaksana Tugas Dirjen Pengembangan Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Hermanto Dardak mengakui pembebasan lahan menjadi tantangan terberat dalam memajukan infrastruktur di Indonesia.

Kendati demikian, dia menegaskan pemerintah tetap berkomitmen membangun infrastruktur di setiap pulau.

(mdk/yud)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Presiden Jokowi Mendadak Bilang Maaf Ke Erick Thohir
VIDEO: Presiden Jokowi Mendadak Bilang Maaf Ke Erick Thohir

Saat berbicara di depan para CEO, Presiden lantas meminta maaf kepada Menteri BUMN Erick Thohir

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buka Pintu Swasta Kelola Aset Negara, Monas Bisa Diambil Aih?
Pemerintah Buka Pintu Swasta Kelola Aset Negara, Monas Bisa Diambil Aih?

HPT merupakan skema pengelolaan untuk mengoptimalisasi aset infrastruktur barang milik negara (BMN), dan/atau aset BUMN.

Baca Selengkapnya
Aturan Pasar Listrik Dibuka untuk Swasta Sedang Dibahas, Begini Dampaknya ke PLN
Aturan Pasar Listrik Dibuka untuk Swasta Sedang Dibahas, Begini Dampaknya ke PLN

Para produsen bidang kelistrikan atau industri lain, akan berlomba-lomba meningkatkan kualitas produk dan layanannya.

Baca Selengkapnya
Anies Dorong BUMN Kolaborasi Tanpa Hambat Perkembangan Swasta
Anies Dorong BUMN Kolaborasi Tanpa Hambat Perkembangan Swasta

Hal itu dikatakan Anies saat menjadi pembicara di depan para pengusaha.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ingin Contoh Guyana: Kekayaan Negara Digarap Swasta Bukan BUMN, Maaf Pak Erick
Jokowi Ingin Contoh Guyana: Kekayaan Negara Digarap Swasta Bukan BUMN, Maaf Pak Erick

Jokowi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan swasta.

Baca Selengkapnya
HIPMI Dorong Sinergitas Agar Swasta Tak Kalah Saing dari BUMN
HIPMI Dorong Sinergitas Agar Swasta Tak Kalah Saing dari BUMN

meminta pemerintah memperhatikan pengusaha swasta agar tak kalah saing dengan perusahaan-perusahaan BUMN.

Baca Selengkapnya
Anies Janji Lanjutkan Pembangunan Tol, Pemilik Tanah Dijadikan Investor
Anies Janji Lanjutkan Pembangunan Tol, Pemilik Tanah Dijadikan Investor

Awalnya, Anies mengaku, bakal membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itulah yang akan menjadi kebijakan dari Anies-Muhaimin (Amin).

Baca Selengkapnya
Pernah Dikeluhkan Ahok dan Anies, Kalangan Swasta Seharusnya Bisa Isi Eselon II Pemda
Pernah Dikeluhkan Ahok dan Anies, Kalangan Swasta Seharusnya Bisa Isi Eselon II Pemda

Pengisian jabatan eselon II oleh kalangan swasta seiring dengan berpindahnya ibu kota ke IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya
Isi Aturan Baru Jokowi, Bolehkan Swasta Beri Dana Proyek Infrastruktur
Isi Aturan Baru Jokowi, Bolehkan Swasta Beri Dana Proyek Infrastruktur

Skema baru pembiayaan infrastruktur oleh pihak swasta ini tertuang dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2024 untuk HPT, dan Perpres No 79/2024 untuk P3NK.

Baca Selengkapnya