Bangun kawasan perbatasan, pemerintah kantongi Rp 16 triliun

Merdeka.com - Pemerintah telah menganggarkan Rp 16 triliun untuk pembangunan sejumlah kawasan perbatasan. Rencananya, pemerintah bakal memercepat pembangunan terpadu 187 kawasan perbatasan pada tahun depan.

"Mulai dari Pulau Rondo sampai Nusa Tenggara Timur, termasuk di Skouw, Kota Jayapura, Papua ini. Kami fokus dulu untuk 50 kecamatan, mana yang belum ada pasar, jalan bagus, gedung, sekolah, atau puskesmas," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat meninjau perbatasan Indonesia-Papua Nugini di Skouw-Wutung, Kota Jayapura, Papua, seperti dikutip Antara, Minggu (28/12). Mendagri ditemani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Menurut Tjahjo, infrastruktur di kawasan perbatasan, terutama Skouw, sudah baik. Namun, masih kalah ketimbang negara tetangga.

"Dengan Papua Nugini saja sudah beda, ini harapan presiden, kita sudah evaluasi selama empat tahun," katanya. "Badan Perbatasan yang belum optimal, tahun depan boleh dioptimalkan secara bertahap baik secara infrastruktur, pelayanan terpadu, termasuk telekomunikasi, termasuk pembangunan asrama TNI."

Yasonna mengakui memiliki keterbatasan karyawan di kawasan perbatasan. Untuk itu, dia berjani bakal merekrut warga lokal.

"Karena mereka yang lebih memahami daerah setempat. Ini sudah menjadi kebijakan kita," katanya.

"Pengamanan perbatasan secara institusi milik TNI, tapi kalau kami dari imigrasi, pos lintas batas disini mau tingkatkan dan sebenarnya konsen kami yaitu masih banyaknya jalan tikus. Titik-titik yang bisa membuat cross boarding itu jalan dan yang kita khawatirkan adalah barang-barang ilegal khususnya narkoba, jadi ini menjadi perhatian serius," lanjutnya.