Follow
Bangun perkotaan, pemerintah dituding utamakan kepentingan pengusaha
Merdeka.com - Pengamat Tata Kota Marco Kusumawijaya mengimbau pemerintah bisa mengolaborasikan pendapat dari berbagai pihak, baik pengusaha maupun rakyat kecil, dalam melakukan perbaikan dan pembangunan tata kota. Hal ini agar kota-kota di Indonesia menjadi kota ekologis yang mampu menyeimbangkan antara manusia dengan lingkungan.
"Proses kita membangun kota harus mengajak semua orang banyak terlibat sehingga mereka akan berbuat yang terbaik untuk kotanya tanpa harus disuruh-suruh. Karena ada good will dalam diri masyarakat," kata Marco di Institut Prancis di Indonesia (IFI), Jakarta, Jumat (20/5).
Dia menilai, saat ini pemerintah masih mementingkan kepentingan pengusaha dari pada rakyat kecil, salah satunya proyek reklamasi yang merugikan para nelayan Jakarta. Menurutnya, hal ini akan berbahaya untuk pertumbuhan ekonomi negara karena makin tertindasnya rakyat kecil dan tingkat kemiskinan akan semakin tinggi.
-
Kenapa kemacetan Jakarta makin parah? Kemacetan di Jakarta dari waktu ke waktu semakin parah. Hingga kini, macet menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi DKI.
-
Kenapa kemacetan di Jakarta semakin parah? Indeks kemacetan DKI Jakarta naik dari peringkat ke-46 menjadi posisi ke-29 kota termacet di dunia. Berdasarkan riset TomTom InterInternational.
-
Dimana kemacetan semakin parah di Jakarta? Kondisi kemacetan lalu lintas kendaraan pada jam pulang kerja di Jalan Gatot Subroto, Jakarta
-
Apa yang menyebabkan kemacetan Jakarta meningkat? Berdasarkan data TomTom Traffic Index pada Februari 2023, terjadi peningkatan signifikan kepadatan lalu lintas di Jakarta. Angkanya mencapai 53 persen.
-
Mengapa polusi udara di Jakarta berbahaya? Angka itu memiliki penjelasan tingkat kualitas udaranya masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif yakni dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.
-
Apa penyebab kemacetan parah di Jakarta? 'Kalau kemarin itu karena banjir di beberapa titik banjir. Kalau tadi malam hanya kepadatan karena aktivitas masyarakat untuk buka puasa, itu saja,' jelasnya.
Dengan begitu, Marco mengimbau agar pemerintah bisa memberikan waktu luang untuk bertemu dengan rakyat. Sehingga pembangunan infrastruktur bisa memberi manfaat bagi semua pihak.
"Itu berbahaya kalau pemerintah membuat keputusan penting di saat kritis hanya atas dasar pandangan yang sempit dan hanya sebagian orang. Harus mampu mendengar banyak pihak," imbuhnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Cak Imin menegaskan dalam kepemimpinannya nanti bersama Anies Baswedan, harus dilandasi pada objektifitas, kalkulatif dan memahami skala prioritas.
Baca Selengkapnya
Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, menyoroti persoalan lingkungan hidup yang terjadi di Tanah Air.
Baca Selengkapnya
Bakal Calon Presiden yang juga Eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan blak-blakan, ungkap bobrok ibu kota Indonesia.
Baca Selengkapnya
Pemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan guna memajukan perekonomian Indonesia.
Baca Selengkapnya
Sikap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik keras proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) kini diikuti tim kampanyenya.
Baca Selengkapnya
BN Holik menilai dengan memiliki 13 kawasan industri yang tersebar di kabupaten Bekasi, nyatanya tidak dapat dinikmati masayarakat.
Baca Selengkapnya
Anies memberi tanggapan seusai ditanya seberapa besar prospek pembangunan IKN untuk Indonesia.
Baca Selengkapnya
Jika para arsitek dari universitas di kota-kota Indonesia turut serta, maka akan lebih indah dan tertata.
Baca Selengkapnya
IKN merupakan gerbang untuk pembangunan ekonomi yang inklusif, membuka pusat ekonomi baru
Baca SelengkapnyaRektor Universitas Muhammadiyah Kupang, Zainur Wula mengatakan, kemandirian ekonomi salah satu tujuan fundamental yang harus dicapai
Baca Selengkapnya
Bangunan kumuh yang berdiri sepanjang bantaran Kali Ciliwung di Jakarta semakin mencolok.
Baca Selengkapnya
Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca Selengkapnya