Bangun rumah murah di perkotaan, pemerintah gunakan lahan BUMN
Merdeka.com - Pemerintah berencana menggunakan lahan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangun hunian murah di perkotaan. BUMN yang menjadi prioritas ialah pemilik lahan besar di perkotaan, seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI).
"Kita akan lihat pembangunan akan dilakukan di sekitar stasiun, misalnya," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil, di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (16/2).
Menteri Sofyan menjelaskan, rencana ini masih dalam proses pengkajian. Maka dari itu, dia belum bisa memberikan informasi detail mengenai BUMN mana saja yang lahannya akan dipakai dan di mana saja lokasinya pembangunan nanti.
-
Kapan proyek ini akan berlangsung? Proyek tersebut bertujuan untuk menyempurnakan dan memperkuat sistem dan kebijakan K3 di Indonesia dalam bentuk technical assistance atau bantuan teknis dari pihak KOSHA, dan akan berlangsung selama 3 tahun, yakni dari tahun 2024 sampai tahun 2026.
-
Dimana pabrik itu akan dibangun? Arkeolog di Jepang menemukan timbunan sekitar 100.000 koin di Kota Maebashi, sekitar 100 kilometer barat laut Tokyo.
-
Kapan proyek ini dimulai? Proses penghidupan kembali quagga ini dilakukan melalui The Quagga Project, yang dimulai pada 1987.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Siapa Menteri BUMN pertama? Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Berduka yang dalam atas wafatnya Menteri BUMN pertama, Pak Tanri Abeng. Sosok yang berjasa besar untuk negeri ini,' ujar Erick dikutip dari laman Instagram resmi @erickthohir di Jakarta, Minggu.
"Itu masalah teknis, kita masih dalam pembahasan," tuturnya.
Sebelumnya, guna menjamin ketersediaan rumah terjangkau di area perkotaan padat, pemerintah akan membangun 300.000 hunian untuk 1,2 juta jiwa penduduk menengah ke bawah.
Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, hal ini dapat terwujud dengan membangun perumahan terpusat di pedesaan untuk mengurangi migrasi dan urbanisasi, dan pembangunan rusun untuk golongan menengah ke bawah berorientasi transit oriented development.
Untuk itu, pemerintah akan melakukan identifikasi potensial tanah negara yang dapat dijadikan rusunami atau rusunawa, menggabungkan antara perumahan dan transportasi, dan memberikan insentif bagi pengembang (developer) untuk membangun rumah.
Nantinya, pembangunan rumah ini akan diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Kementerian Agraria dan Tata Ruang, juga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Bukan hanya itu, pemerintah juga akan menyiapkan berbagai peraturan agar pembangunan ini bisa direalisasikan. Di antaranya, peraturan area perumahan terjangkau daru Kementerian ATR, dan peraturan transit oriented.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.
Baca SelengkapnyaPertemuan kedua menyepakati untuk memetakan aset BUMN dalam rangka mendukung program 3 juta rumah gratis
Baca SelengkapnyaSMF Tunggu Detail Janji Prabowo Bangun 3 Juta Rumah
Baca SelengkapnyaAra akan menemui Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi lahan gratis.
Baca SelengkapnyaTiko menyampaikan, pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat.
Baca SelengkapnyaEndra tidak mengungkapkan spesifikasi rumah subsidi yang akan dibangun pemerintah di kawasan IKN.
Baca SelengkapnyaArya menyampaikan, keenam BUMN tersebut masih ada yang dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di pengadilan.
Baca SelengkapnyaAdapun pendataan tanah terlantar itu disiapkan untuk realisasi pembangunan 3 juta rumah.
Baca SelengkapnyaKemenkeu akan menyiapkan daftar aset-aset untuk dilihat oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman guna mendukung program tiga juta rumah.
Baca SelengkapnyaNamun, Ara tidak menyebutkan secara spesifik lokasi dan pemilik lahan tersebut.
Baca SelengkapnyaJanji ini sebagai upaya realisasi tiga juta rumah yang digagas pemerintahan Prabowo.
Baca SelengkapnyaBasuki mengakui mengurus perumahan cukup rumit dan sulit.
Baca Selengkapnya