Bangun rumah, pengembang kudu tempuh 44 tahapan perizinan
Merdeka.com - Target pembangunan 1 juta rumah sederhana tahun ini dinilai sulit terealisasi. Sebab, pengembang swasta masih harus direpotkan oleh proses perizinan berbelit-belit di daerah.
Anggota asosiasi pengusaha Realestat Indonesia (REI) Danang Juhro mengungkapkan pihaknya harus menempuh 44 tahapan dalam mengurus perizinan pembangunan hunian di daerah. Dia meminta pemerintah memangkas proses perizinan tersebut.
"Tiap Pemda 44 tahapan. Apakah mungkin pemangkasan ini bisa diseragamkan melalui Kementerian Pu-Pera, Kemendagri, Kementerian Agraria dan BKPM," ujar Danang dalam sosialisasi perizinan sektor perhubungan, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Rabu (4/3).
-
Bagaimana kondisi rumah di permukiman terbengkalai? Rata-rata, rumah di permukiman padat tersebut masih berbentuk utuh, dan tak jauh dari pinggir jalan.Semakin dalam masuk ke dalam gang, beberapa rumah yang awalnya masih layak ditinggali, perlahan-lahan berganti menjadi rumah yang tampak rusak karena tidak terurus lama.
-
Mengapa rumah ini terbengkalai? Setelah lebih dari satu abad berdiri,tampak rumah ini sekarang menjadi terbengkalai,' demikian dikutip dari keterangan video.
-
Rumah minimalis modern 1 lantai bagaimana? Desain rumah minimalis modern dengan 1 lantai menjadi idaman bagi banyak orang. Berikut ini rekomendasi desain-desain rumah minimalis modern 1 lantai.
-
Kenapa rumah dengan harga mahal sulit laku? Pakar real estat Alex Adabashi memperingatkan bahwa menetapkan harga properti terlalu tinggi dapat menghalangi calon pembeli, bahkan di pasar yang aktif. 'Penjual sering kali ingin mencantumkan harga lebih tinggi untuk memberi ruang negosiasi, tetapi ini juga dapat membatasi minat pembeli,' katanya.
-
Kenapa harga rumah di Jakarta stagnan? Ada sejumlah alasan Jakarta mencatatkan stagnasi harga dibandingkan kota lainnya di Jabodetabek. Pertama, Jakarta merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi dan bisnis terbesar di Indonesia sehingga memiliki kepadatan penduduk yang tinggi.Kedua, pengembangan properti di Jakarta pun telah tersaturasi sehingga tidak lagi banyak pengembangan di Jakarta, terutama untuk sektor perumahan.
-
Kenapa rumah tidak layak huni banyak di Buleleng? Sekda Suyasa menegaskan isu-isu strategis di sektor perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan harus menjadi perhatian serius karena masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Buleleng yang disebabkan oleh tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum memadai sehingga terbatasnya akses dalam memiliki rumah yang layak.
Staf Ahli Menteri PU-Pera Bidang Ekonomi dan Investasi Rido Matari Ichwan mengakui ruwetnya proses perizinan investasi sektor properti. Namun, dia tak menyangka jika pengembang harus menempuh 44 tahapan perizinan.
"Kami tahu memang (perizinan pembangunan perumahan dan properti) panjang. Tapi tak menyangka sampai 44 tahapan. Kami akan koordinasikan ke Direktorat Jenderal Penyedian Perumahan," jelasnya.
Dia tak menampik ruwetnya proses perizinan menghambat pemenuhan kebutuhan perumahan, saat ini minus 15 juta unit. Dia berjanji membawa persoalan perizinan berbelit-belit ini pada Menteri PU-Pera Basuki Hadimulyo.
"Kalau perumahan butuh 44 izin itu memberatkan developer, maka pasokan perumahan pasti berkurang, sehingga target Kementerian Pu-Pera tak tercapai. Maka itu kami fasilitasi supaya pihak swasta mau bangun perumahan," tandas Rido.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah dan swasta harus membangun 1,5 juta rumah tiap tahun agar angka masyarakat tak punya rumah terus turun.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data BPS mencatat di 2022 baru 60,66 persen rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah yang layak.
Baca SelengkapnyaHashim membantah kabar pembangunan tiga juta rumah itu dalam waktu satu periode atau lima tahun.
Baca SelengkapnyaSejak era kabinet kerja Presiden Joko Widodo dari tahun 2015-2022 ini telah membangun atau memfasilitasi sebanyak 1.553.459 unit rumah layak huni.
Baca SelengkapnyaKementerian ini bertugas membangun rumah untuk warga miskin.
Baca SelengkapnyaJokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.
Baca SelengkapnyaPihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaBasuki mengakui mengurus perumahan cukup rumit dan sulit.
Baca SelengkapnyaKajian izin pendirian rumah ibadah itu diungkap Menko Polhukam Mahfud MD saat melakukan orasi kebangsaan di Universitas Budhi Dharma Tangerang.
Baca SelengkapnyaDia menilai masih banyak masyarakat tinggal di hunian tidak layak.
Baca SelengkapnyaJika ingin renovasi, lakukan perbaikan pada sejumlah aspek esensial saja.
Baca Selengkapnya