Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bangun rumah, pengembang kudu tempuh 44 tahapan perizinan

Bangun rumah, pengembang kudu tempuh 44 tahapan perizinan perumahan. ©2012 Merdeka.com/sapto anggoro

Merdeka.com - Target pembangunan 1 juta rumah sederhana tahun ini dinilai sulit terealisasi. Sebab, pengembang swasta masih harus direpotkan oleh proses perizinan berbelit-belit di daerah.

Anggota asosiasi pengusaha Realestat Indonesia (REI) Danang Juhro mengungkapkan pihaknya harus menempuh 44 tahapan dalam mengurus perizinan pembangunan hunian di daerah. Dia meminta pemerintah memangkas proses perizinan tersebut.

"Tiap Pemda 44 tahapan. Apakah mungkin pemangkasan ini bisa diseragamkan melalui Kementerian Pu-Pera, Kemendagri, Kementerian Agraria dan BKPM," ujar Danang dalam sosialisasi perizinan sektor perhubungan, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Rabu (4/3).

Orang lain juga bertanya?

Staf Ahli Menteri PU-Pera Bidang Ekonomi dan Investasi Rido Matari Ichwan mengakui ruwetnya proses perizinan investasi sektor properti. Namun, dia tak menyangka jika pengembang harus menempuh 44 tahapan perizinan.

"Kami tahu memang (perizinan pembangunan perumahan dan properti) panjang. Tapi tak menyangka sampai 44 tahapan. Kami akan koordinasikan ke Direktorat Jenderal Penyedian Perumahan," jelasnya.

Dia tak menampik ruwetnya proses perizinan menghambat pemenuhan kebutuhan perumahan, saat ini minus 15 juta unit. Dia berjanji membawa persoalan perizinan berbelit-belit ini pada Menteri PU-Pera Basuki Hadimulyo.

"Kalau perumahan butuh 44 izin itu memberatkan developer, maka pasokan perumahan pasti berkurang, sehingga target Kementerian Pu-Pera tak tercapai. Maka itu kami fasilitasi supaya pihak swasta mau bangun perumahan," tandas Rido.

(mdk/yud)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Data PUPR: 12,7 Juta Orang Indonesia Tak Punya Rumah, Tiap Tahun Bertambah 740.000 Orang
Data PUPR: 12,7 Juta Orang Indonesia Tak Punya Rumah, Tiap Tahun Bertambah 740.000 Orang

Pemerintah dan swasta harus membangun 1,5 juta rumah tiap tahun agar angka masyarakat tak punya rumah terus turun.

Baca Selengkapnya
60,66 Persen Masyarakat Tempati Rumah Tak Layak Huni, Ini Sebabnya
60,66 Persen Masyarakat Tempati Rumah Tak Layak Huni, Ini Sebabnya

Berdasarkan data BPS mencatat di 2022 baru 60,66 persen rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah yang layak.

Baca Selengkapnya
Hashim Blak-blakan Rencana Prabowo Bangun 15 Juta Rumah
Hashim Blak-blakan Rencana Prabowo Bangun 15 Juta Rumah

Hashim membantah kabar pembangunan tiga juta rumah itu dalam waktu satu periode atau lima tahun.

Baca Selengkapnya
1,5 Juta Unit Rumah Layak Huni Dibangun Sepanjang Pemerintahan Jokowi
1,5 Juta Unit Rumah Layak Huni Dibangun Sepanjang Pemerintahan Jokowi

Sejak era kabinet kerja Presiden Joko Widodo dari tahun 2015-2022 ini telah membangun atau memfasilitasi sebanyak 1.553.459 unit rumah layak huni.

Baca Selengkapnya
Hashim Ungkap Prabowo Mau Bikin Kementerian Perumahan, Ini Alasannya
Hashim Ungkap Prabowo Mau Bikin Kementerian Perumahan, Ini Alasannya

Kementerian ini bertugas membangun rumah untuk warga miskin.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Kalau Ikuti Rutinitas, Sertifikat Tanah di Indonesia Baru Selesai 160 Tahun
Jokowi: Kalau Ikuti Rutinitas, Sertifikat Tanah di Indonesia Baru Selesai 160 Tahun

Jokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Kriteria Lokasi yang Dipilih Pemerintah untuk Bangun 3 Juta Rumah
Terungkap, Ini Kriteria Lokasi yang Dipilih Pemerintah untuk Bangun 3 Juta Rumah

Kementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Begini Strategi Pemerintah Prabowo Wujudkan Program Tiga Juta Rumah Setahun
Terungkap, Begini Strategi Pemerintah Prabowo Wujudkan Program Tiga Juta Rumah Setahun

Pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.

Baca Selengkapnya
Begini Tanggapan Menteri Basuki Soal Wacana Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan
Begini Tanggapan Menteri Basuki Soal Wacana Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan

Basuki mengakui mengurus perumahan cukup rumit dan sulit.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Godok Aturan Izin Pembangunan Rumah Ibadah Lewat FKUB, Ini Alasannya
Pemerintah Godok Aturan Izin Pembangunan Rumah Ibadah Lewat FKUB, Ini Alasannya

Kajian izin pendirian rumah ibadah itu diungkap Menko Polhukam Mahfud MD saat melakukan orasi kebangsaan di Universitas Budhi Dharma Tangerang.

Baca Selengkapnya
Fahri Hamzah: Masih Banyak Keluarga Tinggal di Hunian Tak Layak
Fahri Hamzah: Masih Banyak Keluarga Tinggal di Hunian Tak Layak

Dia menilai masih banyak masyarakat tinggal di hunian tidak layak.

Baca Selengkapnya
Ingat, Jangan Sembarangan Renovasi Rumah Masih Terikat KPR
Ingat, Jangan Sembarangan Renovasi Rumah Masih Terikat KPR

Jika ingin renovasi, lakukan perbaikan pada sejumlah aspek esensial saja.

Baca Selengkapnya