Banjir pujian saat kemudahan berbisnis era Jokowi naik signifikan

Merdeka.com - Bank Dunia (World Bank) telah merilis laporan terbaru terkait Easy of Doing Business 2017. Dalam laporan tersebut, peringkat kemudahan berbisnis Indonesia naik 15 peringkat ke posisi 91.

Tentunya, hal ini bukan hal mudah bagi pemerintah. Mengingat, pada survei EODB 2015 yang diumumkan pada bulan Oktober 2014, Indonesia berada di peringkat 114 naik 8 peringkat dari posisi 122, kemudian pada survei EODB 2016, Indonesia berada di peringkat 106.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves mengungkapkan Presiden Joko Widodo telah melakukan reformasi birokrasi dengan mempermudah perizinan di sektor investasi dan bisnis. Indonesia mencatat rekor dengan melakukan tujuh reformasi dalam satu tahun terakhir, untuk memperbaiki iklim usaha bagi pengusaha lokal. Hasilnya, Indonesia termasuk 10 negara yang mencapai peningkatan tertinggi.

Reformasi usaha yang dilakukan Indonesia dalam satu tahun terakhir adalah memulai usaha, kemudahan memperoleh sambungan listrik, pendaftaran properti, kemudahan memperoleh pinjaman, pembayaran pajak, perdagangan lintas batas, dan penegakan kontrak.

Atas adanya capaian ini, berbagai pujian pun ditujukan atas upaya Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia, mulai dari menteri hingga pengusaha. Berikut puja-puji atas naiknya posisi kemudahan berbisnis Indonesia.

Kadin: Izin investasi di Indonesia patut diapresiasi

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan meningkatnya peringkat Indonesia dikarenakan semakin mudahnya mengurus izin investasi di Indonesia dengan program izin investasi 3 jam.

"Pertama, kalaupun ada izin satu pintu 3 jam, walau enggak sampai 3 jam, kadang 4,5,6 jam tapi itu patut diapresiasi. Kalau diliat dari mereka, good will-nya udah ada. Dan usahanya sudah banyak," ujar Rosan di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (26/10).

Selain itu, kata Rosan, adanya 13 paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan Presiden Joko Widodo untuk penyederhanaan birokrasi, perpajakan dan Daftar Negatif Investasi atau DNI yang dibuka.

"Kalau saya lihat pokok-pokoknya adalah ketiga itu. Itu mendorong kemudahan untuk berusaha atau ease of doing business yang diberikan. Kemudian yang banyak membantu adalah UMP yang jelas sekarang itu sangat signifikan," jelasnya.

Untuk itu, Rosan menambahkan pemerintah harus memangkas birokrasi secara besar-besaran. Hal ini untuk meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia.

"Negara lain bisa kok. Saya enggak bicara Singapura yang top 5. Tapi sama Thailand, Malaysia saja, mereka bisa nomor 40-an. Kita bisa banget. Tapi kuncinya emang rantai birokrasi yang panjang itu dipangkas habis-habisan. Menurut saya sih, dan harus agresif untuk pangkas baik yang di pusat maupun di daerah, itu aja," pungkasnya.

Jonan: Bisnis masalah timing dan kecepatan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, peningkatan peringkat tersebut terjadi karena adanya deregulasi terhadap kebijakan maupun izin-izin yang sangat lama menjadi lebih cepat dan efisien, tak terkecuali di sektor migas.

"Bisnis kan masalah timing, itu masalah kecepatan saja," ujarnya dalam bincang-bincang bersama wartawan di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (26/10).

Menteri Jonan melanjutkan pihaknya juga telah melakukan percepatan dalam beberapa kontrak baik di sektor migas maupun minerba. Bahkan, mantan Direktur PT Kereta Api Indonesia ini juga ingin membentuk tim yang khusus menyelesaikan masalah-masalah kontrak.

"Jadi memang kontrak-kontrak di Minerba memang ada sebagian sudah selesai tapi banyak yang belum. Kita akan genjot supaya lebih cepat selesai. Kalau perlu bikin tim sendiri untuk konsen meyelesaikan ini. Tujuannya supaya kemudahan berbisnis itu ada."

Selain itu, percepatan di sektor migas adalah melalui penawaran kontrak lebih awal. Sebut saja Blok Mahakam yang kontraknya akan habis pada 2018 mendatang sudah ditawarkan jauh-jauh hari.

"Nah itu yang harus dipercepat. Blok Mahakam itu diproses sudah habis 2018, itu prosesnya sampai kita setuju dialihkan ke Pertamina itu mungkin 1 tahun. Jadi ini speednya supaya bisa lebih cepat," tandasnya.

HIPMI: Kebijakan Presiden Jokowi sudah mulai terasa

Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Indonesia, Bahlil Lahadalia mengatakan naiknya posisi kemudahan berbisnis Indonesia dikarenakan adanya langkah-langkah strategis yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

"Memang kebijakan Pak Jokowi melakukan beberapa perbaikan dan kemudahan berusaha kan perlahan-lahan sudah mulai terasa, kemarin dari 106 ke 91, Termasuk di antaranya lewat paket-paket ekonomi, di kita di pengusaha sebagian sudah kita rasakan," katanya di Menara Bidakara 2, Jakarta, Rabu (26/10).

Meski begitu, paket-paket tersebut masih dirasa masif, terlebih di tingkat bawah seperti tingkat Bupati, tingkat Gubernur belum jalan sebagaimana mestinya.

"Izin-izin di pusat lebh cepat sekarang, tapi di daerah masih belum terlalu besar dampaknya. Izin 3 jam kalau di BKPM, kalau di daerah tidak ada tuh, Ini juga karena persoalan waktu, nanti kan pemerintah daerah juga pasti akan melakukan penyesuaian sesuai arahan Pak Presiden," pungkasnya.

BKPM: Kenaikan peringkat jadi lonjakan terbesar dalam sejarah

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong menyambut positif hasil yang dicapai dari deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan, kenaikan 15 peringkat dalam satu tahun dianggap sebagai lonjakan terbesar dalam sejarah.

"Dari informasi yang saya dapat dari rekan di World Bank, kenaikan 15 peringkat dalam waktu satu tahun adalah lonjakan peringkat terbesar dalam sejarah Ease of Doing Business World Bank," ujarnya dalam keterangan resminya, Rabu (26/10).

Menurutnya, upaya Presiden Joko Widodo dalam melakukan perbaikan dan mengupayakan kemudahan berusaha membuat berbagai pihak yang terlibat bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut.

Salah satunya melalui Paket Kebijakan Ekonomi jilid I-XIII dalam melakukan deregulasi debirokratisasi dengan menyederhanakan prosedur, percepatan waktu pelayanan perizinan dan pengurangan biaya serta penataan perizinan melalui pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelayanan perizinan melalui sistem elektronik (online) serta penegakan hukum dan kepastian usaha menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong kenaikan peringkat tersebut.

"Kini, pemerintah telah mengeluarkan 13 paket kebijakan dan membentuk satgas untuk mengimplementasikan paket-paket kebijakan tersebut. Komitmen untuk memberikan kemudahan tersebut tentu akan diteruskan melalui berbagai deregulasi kebijakan yang dilakukan," imbuhnya. (mdk/bim)