Bank berdampak sistemik wajib membuat rencana penyelamatan

Merdeka.com - Direktur Kepatuhan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Achmad Solichin Lutfiyanto mengatakan bank yang termasuk dalam daftar bank berdampak sistemik pasti telah menyiapkan rencana penyelamatan (recovery plan). Sebab, dampak sistemik tidak hanya akan menimpa satu bank saja namun akan merembet pada bank yang lain.

"Jadi gini, kalau bank berdampak sistemik itu memang harus membuat recovery plan karena kalau bank sistemik itu kan seperti domino efek bisa merembet ke yang lain ujung-ujungnya kan ke ekonomi negara karena bank salah satu pilar ekonomi," kata Solichin, saat ditemui di kantornya, Jumat (4/5).

Dia menambahkan, salah satu rencana penyelamatan yang harus dilakukan bank adalah dengan melakukan beberapa analisis skenario. Nantinya, rencana tersebut harus diserahkan ke OJK untuk dinilai.

"Saya pikir itu kan di POJK nya sudah jelas bank yang sudah sistemik berarti kan OJK mengira kalau bank itu gagal itu pasti akan ada dampak terhadap perekonomian Indonesia. Masing-masing bank pasti sudah punya (recovery plan). Kami percaya regulator melihat bahwa itu yang terbaik untuk ekonomi Indonesia, maksudnya biar hati-hati lah," imbuhnya.

Meski demikian, Solichin mengungkapkan kondisi perbankan saat ini relatif stabil meski di tengah kondisi Rupiah yang terus melemah.

"Makanya kan OJK kemarin bisa membuat statement bahwa kurs sampai sekian pun aman karena OJK sudah minta masing-masing bank simulasi recovery plannya ke OJK. Jadi kalau kurs sekian itu dampaknya gimana dan sebagainya, jadi memang harus buat."

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan tambahan bank berdampak sistemik menjadi 15 bank pada April 2018. Penetapan bank berdampak sistemik merupakan amanat Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan bank yang masuk dalam daftar tersebut merupakan bank yang dengan ukuran tertentu antara lain peningkatan total asset, jumlah kredit dan/atau DPK, dan aspek risiko lainnya.