Bank Danamon Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 5,18 Persen di 2019

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk Wisnu Wardana mematok angka 5,18 persen sebagai proyeksi pertumbuhan ekonomi RI di tahun 2019. Angka tersebut dinilai masih cukup menantang di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian.

"Pertumbuhan ekonomi tahun ini saja ekspektasi 5,14 persen dan tahun depan 5,18 persen jadi proyeksi kita masih ada peningkatan," kata Wisnu dalam paparan proyeksi ekonomi 2019 di Menara Danamon, Jakarta, Kamis (6/12).

Dia mengungkapkan, tahun depan kondisi ekonomi domestik masih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal atau kondisi ekonomi global. Hal tersebut dipastikan akan banyak mempengaruhi roda pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Orang lain juga bertanya?

Wisnu melanjutkan, konsumsi rumah tangga akan menjadi faktor utama yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019. "Tahun 2019 Indoensia bertumpu di konsumsi masyarakat, terkait tabungan domestik bruto itu intinya swasta dan konsumsi negara punya revenue sama hard revenue yang dana datang dari luar," dia menambahkan.

Target pertumbuhan ekonomi di tahun depan ditetapkan sebesar 5,3 persen dalam RAPBN 2019. Sedikit lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi tahun ini yang diperkirakan hanya kisaran 5,1 persen.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengaku optimis target pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dicapai setelah angka pertumbuhan ekonomi di tahun ini meleset dari target awal.

"Pertumbuhan ekonomi kita tahun depan ditarget 5,3 persen, sedikit di atas tahun ini. Mungkin tahun ini kita sih inginnya 5,2 persen, tapi rasanya sedikit di bawah," kata Menko Darmin saat dijumpai di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (5/12).

Target 5,3 persen dipandang bukan sesuatu yang berat untuk pertumbuhan ekonomi tahun depan. Dia menyebutkan, ada beberapa hal yang menjadi faktor pendorong optimisme tersebut. Salah satunya adalah Amerika Serikat yang diprediksi tidak lagi melakukan perbaikan atau normalisasi ekonomi di negaranya.

(mdk/azz)