Bank Dunia beri pinjaman Rp 4 T tingkatkan reformasi keuangan RI

Merdeka.com - Dewan Eksekutif Direktur Bank Dunia memberikan pinjaman sebesar USD 300 juta pada tanggal 1 November 2017 untuk membantu meningkatkan kualitas pengeluaran pemerintah, administrasi pendapatan dan kebijakan perpajakan di Indonesia.

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chaves mengatakan Indonesia membutuhkan penguatan reformasi fiskal untuk mencapai target pembangunan ekonomi. Salah satunya dengan menjadikan sistem perpajakan lebih efisien dan adil untuk menekan kemiskinan.

"Dengan membuat sistem perpajakan menjadi lebih efisien dan adil, dan dengan memberikan sumber daya yang lebih baik kepada pemerintah untuk memberikan layanan penting seperti kesehatan, bantuan sosial, dan infrastruktur," kata Rodrigo melalui keterangan resminya, Minggu (19/11).

Dia menambahkan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan rasio pendapatan terhadap PDB terendah di Asia Timur dan Pasifik. Kesenjangan pendapatan disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, dan juga karena kebijakan pajak yang kurang optimal sehingga menyebabkan terbatasnya basis pajak dan kesulitan dalam pemerintahannya.

Dengan demikian, tanpa reformasi besar dalam pengumpulan pendapatan seiring dengan terus berlanjutnya harga komoditas, maka rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia dimungkinkan tetap pada tingkat yang lebih rendah.

Ekonom Utama Bank Dunia Hans Anand Beck mengungkapkan, Pinjaman Kebijakan Pembangunan Fiskal Indonesia Kedua (The Second Indonesia Fiscal Reform Development Policy Loan) akan mendukung reformasi pemerintah untuk memperbaiki pengumpulan pendapatan dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan untuk pembayar pajak individu dan perusahaan.

"Penganggaran jangka menengah dan pengadaan lebih awal serta pemantauan pengeluaran sub nasional akan mendukung efisiensi dan efektivitas belanja publik, termasuk untuk kesehatan, belanja modal untuk infrastruktur, dan bantuan sosial," jelas Beck.

Pembiayaan ini merupakan pinjaman kedua dari tiga pinjaman untuk mendukung reformasi fiskal di Indonesia. Pinjaman pertama mendukung reformasi yang mencakup alokasi yang lebih besar untuk program bantuan kesehatan dan bantuan sosial, dan mengurangi pengecualian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk beberapa barang konsumsi, yang membantu beberapa keluarga berpenghasilan rendah menghindari kemiskinan.