Bank Dunia Beri Utang Rp7,19 Triliun ke Indonesia untuk Atasi Pandemi Covid-19
Merdeka.com - Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pendanaan sebesar USD 500 juta atau setara dengan Rp7,19 triliun (kurs Rp14.395) untuk Indonesia. Utang ini diberikan dalam rangka memperluas upaya Indonesia untuk menanggapi berbagai ancaman akibat Covid-19, memperkuat kesiapsiagaan sistem kesehatan, serta mendukung program vaksinasi gratis pemerintah.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pendanaan baru ini menggunakan pendekatan berbasis hasil untuk mendorong penggunaan sistem pemerintah, dan menambah pendanaan sebelumnya yang telah digunakan untuk mendukung meningkatkan kapasitasnya dalam hal isolasi pasien. Selain itu, ini juga digunakan untuk ketersediaan tempat perawatan kritis, kapasitas pengujian, serta memperkuat komunikasi risiko publik, pengawasan, dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi.
"Di samping memberi dukungan kepada program vaksinasi gratis, pemerintah agar dapat menjangkau seluruh populasi usia dewasa. Pendanaan ini akan membantu sistem kesehatan Indonesia menjadi lebih berketahanan serta memperkuat sistem pengawasan melalui pengujian dan penelusuran kasus-kasus Covid-19 baru, termasuk dengan menerapkan pengawasan genom untuk berbagai varian baru," ucap Menkes Budi, dalam pernyataannya, Jumat (18/6).
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Bagaimana bantuan disalurkan? 'Hari ini saya sudah berikan santunan kepada ahli waris dan kami juga memberikan kepada korban yang suaminya meningal dunia untuk dimasukkan ke dalam daftar nama penerima bantuan sosial,' tuturnya saat meninjau langsung lokasi kejadian pada Kamis, (14/3) malam.
-
Kenapa sistem ini dinilai bisa menekan politik uang? Sistem proporsional tertutup dinilai mampu meminimalisasi politik uang karena biaya pemilu yang lebih murah dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka.
-
Apa yang dibagikan pemerintah? Secara keseluruhan tidak ada pernyataan bahwa pemerintah membagikan bansos melalui situs judi online.
-
Bantuan apa yang diberikan? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma serahkan santunan kepada para korban banjir dan tanah longsor di Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar).
-
Kenapa kebutuhan uang Bank Indonesia meningkat? 'Jumlah tersebut meningkat 12,5 persen, jika dibandingkan dengan kebutuhan uang dalam periode yang sama menjelang nataru di akhir tahun 2022 sebesar Rp 2,4 triliun rupiah,' kata Erwin, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/12).
Program vaksinasi Pemerintah Indonesia bertujuan untuk memberikan vaksin gratis bagi seluruh 181,5 juta penduduk usia dewasa. Meskipun tidak akan digunakan untuk pengadaan vaksin, pendanaan baru ini dirancang untuk memperkuat kesiapan sistem distribusi vaksin dan mendukung sistem penyelenggaraan layanan kesehatan secara menyeluruh.
Pendanaan baru ini difokuskan pada tiga bidang hasil yaitu penyelenggaraan layanan kesehatan yang lebih baik, pengawasan dan pengendalian mutu di laboratorium yang lebih kuat, serta komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dalam hal tanggap darurat dan pengiriman vaksin.
Pendanaan ini akan membantu peningkatan kesiapan rumah sakit serta sistem penyelenggaraan layanan kesehatan, dan menjaga keberlangsungan layanan kesehatan dasar yang tidak terkait Covid-19 dengan perhatian khusus kepada kebutuhan perempuan maupun kelompok-kelompok rentan.
Peningkatan Kualitas Laboratorium
Dana ini juga akan digunakan untuk sistem pengawasan yang lebih baik serta peningkatan kualitas laboratorium kesehatan pemerintah. Selain itu, dana ini juga akan membantu peningkatan kapasitas pengujian Covid-19 serta memperkuat kemampuan dalam menjalankan pengawasan genom.
Sementara itu, komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dalam hal tanggap darurat serta pengiriman vaksin akan membantu memastikan penerapan prioritas yang adil dan setara dalam hal layanan kesehatan dan distribusi vaksin, memperkuat logistik terkait vaksin serta sistem manajemen informasi, dan memperluas komunikasi risiko publik sehingga dapat menjangkau seluruh masyarakat.
"Pendanaan ini akan membantu Indonesia menyalurkan vaksin secara aman dan efektif. Hal ini juga akan memperkuat ketahanan sektor kesehatan Indonesia dan meningkatkan kapasitas dalam melakukan tanggapan pada saat dan setelah pandemi ini," kata Satu Kahkonen, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste.
Secara keseluruhan, dukungan dari Bank Dunia ini bersama dengan dukungan para mitra pembangunan internasional lainnya akan memperkuat berbagai upaya Pemerintah Indonesia untuk menekan dampak pandemi secara efisien serta meningkatkan sistem dan layanan perawatan kesehatan.
Di samping dukungan dari Bank Dunia, mitra pembangunan lain termasuk Asian Infrastructure Investment Bank, dan KfW Pemerintah Jerman juga turut mendanai program ini, sehingga total dukungan keuangan bernilai USD 1,245 miliar.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Program pendanaan ini akan berlangsung dalam durasi tiga tahun.
Baca SelengkapnyaPinjaman itu untuk memperbaiki fasilitas perawatan kesehatan primer dan laboratorium kesehatan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Indonesia terus menciptakan berbagai instrumen keuangan untuk mendukung transisi energi.
Baca SelengkapnyaDisertasinya berjudul ‘Telaah Kebijakan Publik atas Peran DPR Mengintegrasikan Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Postur APBN untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaPosisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Baca SelengkapnyaNaiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Baca SelengkapnyaPresiden Bank Dunia Ajay Banga memulai kunjungan ke Indonesia selama 4 hari.
Baca SelengkapnyaOECD berencana mengeluarkan kebijakan pengenaan pajak kepada orang terkaya atau miliarder yang tarifnya 2 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah Indonesia mendapatkan suntikan dana Rp7,67 triliun dari PBB.
Baca SelengkapnyaUNDP berkomitmen untuk memperdalam kolaborasi dan memperluas partisipasi dalam mencapai kemajuan di bidang energi dan pembangunan.
Baca SelengkapnyaLangkah ini menjadi bagian upaya BNI untuk memperkuat posisi keuangan dan memperluas kapasitas pendanaannya di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Baca SelengkapnyaDalam RAPBN 2025, terdapat struktur penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.
Baca Selengkapnya