Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bank Dunia Kritik Pemberian Insentif Pajak RI di Tengah Pandemi

Bank Dunia Kritik Pemberian Insentif Pajak RI di Tengah Pandemi bank dunia. worldbank.org

Merdeka.com - Ekonom senior Bank Dunia, Ralph van Doorn, mempertanyakan langkah pemerintah dalam melakukan pembebasan dan pemotongan pajak. Padahal menurutnya, pajak merupakan salah satu sumber dana penolong dalam menghadapi masa kritis pandemi ini.

"Indonesia ke depan akan membutuhkan pengeluaran besar tidak hanya selama Covid-19, tapi juga untuk pemulihan. Tapi bagaimana cara melakukannya ketika sumber uang negara jadi lebih sedikit akibat pembebasan dan pemotongan pajak?" sindirnya dalam sesi teleconference, Selasa (2/6).

Dia juga memperkirakan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun ini bisa meningkat 37 persen. Prediksi tersebut didorong oleh adanya defisit yang lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi melambat, serta depresiasi nilai tukar Rupiah.

PSBB Buat Pertumbuhan Ekonomi 0 Persen

Van Doorn memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 ini akan menurun hingga 0 persen akibat dampak penyebaran virus corona (Covid-19). Perkiraan itu muncul dengan bersandar pada penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah selama dua bulan, terhitung sejak April dan Mei 2020.

"Pertumbuhannya diproyeksikan akan 0 persen di 2020 sebagai efek dari Covid-19, lantaran adanya pembatasan sosial berskala besar," kata Van Doorn.

Van Doorn mengatakan, prediksi tersebut dibuat berdasarkan beberapa indikator. Seperti perlambatan di sektor konsumsi oleh pihak swasta akibat aksi PHK besar-besaran, serta turunnya aktivitas ekonomi dan kepercayaan konsumen.

Selain itu, investasi yang melambat juga disebutnya turun berpengaruh. Menurut dia, wabah pandemi telah menimbulkan ketidakpastian pada investor, harga komoditas menurun, hingga perlambatan ekonomi global.

"PSBB berkepanjangan sampai 4 bulan juga akan membuat pertumbuhan ekonomi terkontraksi hingga 3,5 persen," sambung Van Doorn.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sentilan Maut Ustaz Dasad Latif ke Pemerintah: Jika Cari Duit Cuma dari Pajak, Rakyat Biasa juga Bisa Jadi Pejabat
Sentilan Maut Ustaz Dasad Latif ke Pemerintah: Jika Cari Duit Cuma dari Pajak, Rakyat Biasa juga Bisa Jadi Pejabat

Ustaz Dasad Latif sindir pemerintah mengenai wajib pajak yang dibebankan kepada rakyat.

Baca Selengkapnya
Teliti Peran DPR di Masa Pandemi Covid-19, Misbakhun Raih Gelar Doktor Ekonomi
Teliti Peran DPR di Masa Pandemi Covid-19, Misbakhun Raih Gelar Doktor Ekonomi

Disertasinya berjudul ‘Telaah Kebijakan Publik atas Peran DPR Mengintegrasikan Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Postur APBN untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya
RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2025, Analis: Kebijakan Kurang Ideal dan Ciptakan Rasa Ketidakadilan
RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2025, Analis: Kebijakan Kurang Ideal dan Ciptakan Rasa Ketidakadilan

Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.

Baca Selengkapnya
Pajak Tak Hanya untuk Infrastruktur, Sri Mulyani: Elpiji 3 Kg Juga dari Pajak
Pajak Tak Hanya untuk Infrastruktur, Sri Mulyani: Elpiji 3 Kg Juga dari Pajak

Manfaat Pajak tak hanya berbentuk infrastruktur. Subsidi yang diberikan pemerintah hingga bantuan sosial, merupakan manfaat dari pajak.

Baca Selengkapnya
Bappebti Beri Sinyal Bakal Evaluasi Pajak Kripto Guna Kurangi Beban Investor
Bappebti Beri Sinyal Bakal Evaluasi Pajak Kripto Guna Kurangi Beban Investor

Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga peluang pertumbuhan pasar kripto domestik yang baru berkembang.

Baca Selengkapnya
Gibran Sebut Rasio Pajak dan Penerimaan Pajak Itu Beda, Begini Perbedaan Sebenarnya
Gibran Sebut Rasio Pajak dan Penerimaan Pajak Itu Beda, Begini Perbedaan Sebenarnya

Rasio pajak adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) nominal suatu negara.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Kemenkeu Rasio Utang Prabowo-Gibran Seperti Pandemi Covid-19
Penjelasan Kemenkeu Rasio Utang Prabowo-Gibran Seperti Pandemi Covid-19

Prabowo mengakui manajemen utang perlu dilakukan dengan hati-hati.

Baca Selengkapnya
Penerimaan Pajak 2023 Diprediksi Lampaui Target Rp1.818,2 Triliun
Penerimaan Pajak 2023 Diprediksi Lampaui Target Rp1.818,2 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.

Baca Selengkapnya
Prabowo Nilai Penerimaan Pajak RI Rendah: Orde Baru Pernah 14 Persen, Masak Kalah dari Malaysia
Prabowo Nilai Penerimaan Pajak RI Rendah: Orde Baru Pernah 14 Persen, Masak Kalah dari Malaysia

"Apa kita lebih bodoh dari orang Thailand, apa kita lebih bodoh atau kita lebih malas," kata Prabowo.

Baca Selengkapnya
Dikeluhkan Pengusaha, Pajak Kripto Bakal Dikaji Ulang Kemenkeu
Dikeluhkan Pengusaha, Pajak Kripto Bakal Dikaji Ulang Kemenkeu

Investor kripto melonjak 0,9 persen sejak awal tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Besaran Pajak Aset Kripto Diminta untuk Ditinjau Ulang, Ini Sederet Alasannya
Besaran Pajak Aset Kripto Diminta untuk Ditinjau Ulang, Ini Sederet Alasannya

Saat ini terdapat berbagai jenis pajak aset kripto yang dikenakan di Indonesia, yaitu pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak tambahan.

Baca Selengkapnya
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada

Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.

Baca Selengkapnya