Bank Dunia: Laporan Internal Pembangunan Infrastruktur RI Sudah Lama
Merdeka.com - Bank Dunia memberikan konfirmasi mengenai laporan internal terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran Infrastruktur Indonesia yang tengah ramai diperbincangkan. Dalam pernyataannya, laporan tersebut sudah habis masa berlakunya.
"Kami ingin mengklarifikasi bahwa laporan ini selesai pada tahun 2014 sebelum Presiden Joko Widodo menjabat. Laporan ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan proses perencanaan dan penganggaran infrastruktur pada saat itu. Dimaksudkan untuk penggunaan internal Bank Dunia," tulis Bank Dunia melalui situs resminya, ditulis Kamis (3/1).
Selain itu, Bank Dunia juga mengaku ada kesalahan administrasi saat diunggah pada salah satu situsnya pada Juni 2018. Untuk itu, laporan tersebut sudah lama karena tidak mencakup reformasi substansial yang dibuat sejak penyelesaiannya hampir lima tahun yang lalu, termasuk beberapa peraturan baru yang penting.
-
Siapa yang membuat pernyataan tentang Indonesia? Tidak ada pembahasan terkait PM Singapura sebut Indonesia sebagai negara yang tidak akan maju karena gila agama.
-
Siapa yang mengumumkan realisasi investasi? Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa realisasi investasi tersebut mencapai 129,0 persen dari target Renstra sebesar Rp 1.099,8 triliun.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Apa yang BPS infokan tentang Indonesia di bulan September 2024? 'Deflasi yang terjadi di bulan September 2024 ini lebih signifikan dibandingkan dengan bulan Agustus 2024, dan ini merupakan deflasi bulanan kelima yang terjadi sepanjang tahun 2024,' jelas Plt. Kepala BPS, Amalia A. Widyasanti, dalam siaran pers yang dirilis pada Selasa, 1 Oktober 2024.
-
Apa yang terjadi di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan dalam sepekan ke depan hampir seluruh wilayah di Indonesia akan dilanda suhu panas.
-
Bagaimana proses pencabutan laporan? Sementara terkait dengan pencabutan laporan Aurora, Susatyo mengatakan belum menerima nota kesepakatan damai dari kedua belah pihak.'Saya mendapatkan informasi ya (Aurora cabut laporan), tapi saya belum melihat hitam di atas putihnya tentang perdamaian antara pelapor dan terlapor,' ucap Susatyo
Menurut Bank Dunia, cukup banyak analisis terkini dalam topik ini yang mencerminkan kemajuan substansial yang telah dilakukan pada beberapa tahun terakhir dalam pembangunan infrastuktur dan identifikasi berbagai peluang untuk perbaikan yang terus menerus. Analisis ini termasuk dalam kerja sama antara berbagai kementerian dan instansi kunci Indonesia dan Bank Dunia.
"Pengembangan infrastruktur adalah elemen penting untuk kemajuan Indonesia dan, dengan demikian, layak untuk menjadi pusat dialog kebijakan publik di negara ini. Oleh karena itu, penting bahwa percakapan tentang subjek didasarkan pada analisis dan bukti saat ini."
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR, hari ini.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut proyek IKN merupakan mimpi besar jangka panjang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengungkapkan, pembangunan IKN baru mencapai 15 persen saat upacara HUT RI pada 17 Agustus 2024 mendatang. Begini penampakannya!
Baca SelengkapnyaBasuki menjelaskan duduk persoalan pembangunan IKN saat ini
Baca SelengkapnyaPria yang akrab disapa Yongki ini menyebut, ongkos pengerjaan Tol Dalam Kota Bandung tidak bisa sepenuhnya mengandalkan APBN.
Baca SelengkapnyaAnggaran untuk pembangunan IKN tahun 2025 juga disisipkan di sejumlah kementerian.
Baca SelengkapnyaMundurnya Kepala IKN diyakini tak pengaruhi keberlangsungan proyek tersebut
Baca SelengkapnyaBanyak pihak yang mempertanyakan keberlanjutan pembangunan IKN usai Jokowi tak lagi menjabat sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaTom Lembong yang sekaan membocorkan pernah memberi contekan itu bukan menunjukkan pribadi yang hebat.
Baca SelengkapnyaRealisasi klaster infrastruktur per 29 Februari telah menghabiskan Rp0,4 triliun. Hal ini untuk pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara dan lainnya.
Baca Selengkapnya