Bank Dunia: Pandemi Hambat Penurunan Kemiskinan dan Ketidaksetaraan Meningkat
Merdeka.com - Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Victoria Kwakwa menyatakan penurunan perekonomian yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 telah menghambat penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan ketidaksetaraan.
"Ketika negara-negara mulai bangkit pada 2021 mereka harus segera mengambil tindakan untuk melindungi penduduk yang rentan serta memastikan terjadi pemulihan yang inklusif, ramah lingkungan, dan berketahanan," katanya dikutip dari Antara di Jakarta, Jumat (26/3).
Angka kemiskinan di kawasan Asia Timur dan Pasifik pada 2020 berhenti menurun yaitu diperkirakan 32 juta penduduk gagal keluar dari kemiskinan dengan garis kemiskinan pada USD 5,5 per hari akibat pandemi.
-
Dimana angka kemiskinan Kaltim berada? Provinsi Kaltim masuk dalam 18 Provinsi yang angka kemiskinannya berada di bawah nasional dan menempati posisi kedelapan dengan tingkat kemiskinan terendah.
-
Bagaimana Kaltim turunkan angka kemiskinan? Salah satunya, adalah pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi keluarga pra sejahtera. Sebab, kelayakan hunian menjadi salah satu indikator kemiskinan.
-
Bagaimana cara Pemprov Kaltim tekan angka kemiskinan? 'Angka kemiskinan itu masih memungkinkan untuk ditekan melihat laju pertumbuhan ekonomi Kaltim yang cukup positif sebesar 6,34 persen. Atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen,' jelas Yusliando.
-
Kapan kemiskinan di Kaltim mulai turun? Dalam tiga tahun, angka kemiskinan di provinsi paling timur Kalimantan ini, cenderung mengalami penurunan.
-
Mengapa jumlah penduduk Indonesia diprediksi terus melambat? Pertumbuhan penduduk periode 2020-2045 rata-rata sebesar 0,67 persen setiap tahun. Artinya jumlah penduduk Indonesia terus melambat setiap tahun
-
Apa yang dicapai Jawa Timur dalam hal kemiskinan? Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya turun secara signifikan sebesar 3,58% atau 1.480.140 jiwa selama tiga tahun terakhir.
Bank Dunia mencatat, pandemi dan pembatasan mobilitas menyebabkan peningkatan ketidaksetaraan termasuk dalam akses terhadap berbagai layanan sosial dan teknologi digital.
Hal itu dibuktikan di beberapa negara yaitu anak-anak pada kelompok dua per lima rumah tangga termiskin memiliki 20 persen peluang lebih kecil untuk terlibat kegiatan belajar dibandingkan anak-anak pada seperlima rumah tangga terkaya.
Kemudian, perempuan juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga lebih parah dibandingkan sebelumnya yang dibuktikan dengan 35 persen dari responden di Laos dan 83 persen responden di Indonesia mengatakan tingkat kekerasan memburuk akibat Covid-19.
Sementara itu, banyak negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang bantuannya masih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penghasilan masyarakat yang hilang sehingga stimulus belum dapat sepenuhnya mengatasi kekurangan permintaan.
"Saat ini kita semua membutuhkan kerja sama internasional lebih dari sebelumnya, untuk mengendalikan penyakit, mendukung perekonomian, dan menghijaukan proses pemulihan," ujar Chief Economist Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam laporan terbaru ADB, sekitar 155,2 juta orang atau 3,9 persen penduduk di negara berkembang Asia hidup dalam kemiskinan ekstrem.
Baca SelengkapnyaNamun, Imam menambahkan, tingkat kemiskinan perkotaan pada Maret 2024 masih lebih tinggi 0,53 persen poin jika dibandingkan kondisi September 2019.
Baca SelengkapnyaDalam catatan BPS, garis kemiskinan pada Maret 2024 ditetapkan sebesar Rp582.932 per kapita. Angka ini naik 5,9 persen dibandingkan Maret 2023.
Baca Selengkapnya5 Orang Terkaya Dunia Gandakan Hartanya, Kemiskinan di Muka Bumi Baru akan Punah 229 Tahun Lagi
Baca SelengkapnyaBPS Jakarta mencatat angka penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2024
Baca SelengkapnyaJumlah penduduk kelas menengah tersebut menyumbang 21,45 persen dari proporsi penduduk.
Baca SelengkapnyaDia menilai, saat ini, inflasi pangan masih terlampau tinggi yang berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat kelas menengah.
Baca SelengkapnyaDalam catatan BPS, jumlah kelas menengah terbukti terus mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaThomas mengakui, fenomena penurunan kelas menengah ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaMayoritas pengeluaran kelompok kelas menengah untuk sektor makanan. Disusul sektor perumahan dan barang jasa lainnya.
Baca SelengkapnyaJumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022.
Baca Selengkapnya