Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bank Dunia puji kebijakan fiskal pemerintah sukses kurangi ketimpangan

Bank Dunia puji kebijakan fiskal pemerintah sukses kurangi ketimpangan Anak-anak di kampung nelayan Cilincing. ©2017 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Kepala Ekonom World Bank untuk Indonesia, Frederico Gill Sander, mengungkapkan kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah pada 2017 berdampak besar kurangi ketimpangan. Ke depan, diharapkan belanja negara tetap difokuskan pada sektor prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, hingga bantuan sosial.

"Serta mengumpulkan lebih banyak pendapatan dengan cara yang efisien dan mendukung pertumbuhan agar belanja juga meningkat," tuturnya dalam laporan Indonesia Economic Quarterly edisi Maret 2018 di Soehanna Hall, Jakarta, Selasa (27/3).

Senada dengan Frederico, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, menyebutkan investasi dalam bidang pendidikan dan juga kesehatan merupakan hal penting dalam membelanjakan anggaran negara.

Orang lain juga bertanya?

"Biasanya orang hanya fokus pada utang negara saja. Padahal revenue side (pendapatan) dan spending side (pengeluaran) merupakan hal dasar penting dalam perekonomian. Kita bisa investasi di pendidikan, kesehatan, serta pengurangan stunting di Indonesia," ujarnya.

"Jadi bagaimana pemerintah bisa menjaga momentum pertumbuhan? Kebijakan fiskal di sini berperan penting. Namun tetap pemain utamanya adalah swasta," jelasnya.

Selain itu, dia juga menyatakan pentingnya pemerintah untuk secara seksama mengontrol tingkat konsumsi rumah tangga. "Kita juga perlu berhati-hati pada tren komoditas harga, seperti pada makanan dan juga barang yang perlu dilihat kembali pada konsumsi rumah tangga di tingkat yang sehat," tuturnya.

Menteri Sri Mulyani berharap laporan tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki serta meningkatkan kebijakan fiskal di Indonesia. "Bagaimana mengubah demand atau permintaan menjadi lebih baik? Saya harap dengan adanya laporan ini, serta merta dapat digunakan oleh seluruh pemangku kebijakan (stake holder) untuk perbaikan kebijakan fiskal di Indonesia," tandasnya.

Reporter: Bawono Yadika

Sumber: Liputan6

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Upaya Anak Buah Sri Mulyani Agar Prabowo-Gibran Bisa Implementasikan Program di 2025
Upaya Anak Buah Sri Mulyani Agar Prabowo-Gibran Bisa Implementasikan Program di 2025

Setidaknya ada empat strategi pemerintah Prabowo-Gibran, optimalkan pertumbuhan ekonomi tahun depan.

Baca Selengkapnya
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali

Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.

Baca Selengkapnya
Sukses Tekan Laju Inflasi, Banyuwangi Terima Dana Insentif Rp12,29 Miliar
Sukses Tekan Laju Inflasi, Banyuwangi Terima Dana Insentif Rp12,29 Miliar

Insentif tersebut diserahkan langsung Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan

Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.

Baca Selengkapnya
Presiden Bank Dunia: Ekonomi Indonesia Cukup Baik saat Perekonomian Global Gelap
Presiden Bank Dunia: Ekonomi Indonesia Cukup Baik saat Perekonomian Global Gelap

Ini menjadi salah satu poin yang dia sampaikan saat bertemu delegasi Asia Tenggara dalam KTT ASEAN di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Karena Ini, Indonesia Dinilai Belum Cukup Layak Masuk OECD
Karena Ini, Indonesia Dinilai Belum Cukup Layak Masuk OECD

Kebijakan OECD yang menjadi rujukan berbagai negara maju bisa menjadi dorongan bagi Indonesia untuk menaikkan standar.

Baca Selengkapnya
Alasan Pemerintah Bagi-Bagi Bonus Rp330 Miliar untuk 33 Pemda
Alasan Pemerintah Bagi-Bagi Bonus Rp330 Miliar untuk 33 Pemda

Sri Mulyani Indrawati menceritakan ide memberikan insentif fiskal tersebut dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya
Jokowi di Musrenbangnas 2024: Jangan Sampai Anggaran Dipakai untuk Rapat dan Studi Banding
Jokowi di Musrenbangnas 2024: Jangan Sampai Anggaran Dipakai untuk Rapat dan Studi Banding

okowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.

Baca Selengkapnya
BPKP Lapor ke Jokowi Sudah Selamatkan Uang Negara Rp78,68 Triliun
BPKP Lapor ke Jokowi Sudah Selamatkan Uang Negara Rp78,68 Triliun

Sepanjang tahun 2020 hingga 2024 ada Rp78,68 triliun uang negara yang diselamatkan.

Baca Selengkapnya
KSP: Inflasi Indonesia Terendah Dibanding Negara Anggota G20
KSP: Inflasi Indonesia Terendah Dibanding Negara Anggota G20

Inflasi Indonesia juga lebih rendah dibandingkan Eropa, yakni sebesar 5,3 persen.

Baca Selengkapnya
Airlangga Klaim Pertumbuhan Ekonomi RI Tertinggi ke-2 di Negara G20
Airlangga Klaim Pertumbuhan Ekonomi RI Tertinggi ke-2 di Negara G20

Pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk yang tertinggi ke-2 di antara negara-negara G20, di tengah permasalahan perekonomian global yang kompleks saat ini.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Tarik Utang Rp642 Triliun di 2025, Uangnya untuk Apa?
Pemerintah Berencana Tarik Utang Rp642 Triliun di 2025, Uangnya untuk Apa?

Dalam RAPBN 2025, terdapat struktur penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

Baca Selengkapnya