Bank Dunia sebut peninjauan ulang PPA bikin bingung investor

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Bank Dunia mengkritisi peninjauan ulang Power Purchase Agreement (PPA) atau kontrak jual beli listrik. Sebab, keputusan ini dikhawatirkan membuat investor bingung dan kesulitan karena adanya perubahan.

"Masalah listrik, kalau sudah PPA itu ya sudah final. Jangan lagi ada evaluasi lagi. Jadi sekali PPA ditandatangani ya sudah selesai. Sudah final," kata Luhut seperti dikutip Antara, Kamis (23/11).

Dia menambahkan, di balik prestasi yang telah dicapai pemerintah, masih ada hal-hal kecil yang dapat mengganggu investasi di Indonesia. Sehingga, proses amandemen PPA tersebut sebaiknya dimasukkan dalam perjanjian baru.

"Kita evaluasi semua yang menurut orang investasi luar (investor asing) jadi ribet gini, kita pastikan," tuturnya.

Ada pun terhadap proses amandemen PPA yang tengah berjalan seperti di IPP Jawa III, lanjut Luhut, dipersilakan untuk terus melanjutkan proses renegosiasi.

"Nanti biarkanlah mereka berproses, tapi kritik ini terima juga dengan baik. Secara menyeluruh saya rasa tidak ada hal besar. Tapi hal hal kecil itu bisa mengganggu kalau kita tidak perhatikan," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andy Noorsaman Sommeng, mengirim surat kepada Direktur Utama PLN, Sofyan Basir.

Dalam suratnya, Sommeng meminta kepada PLN untuk meninjau ulang Power Purchase Agreement (PPA) atau kontrak jual beli listrik dengan produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) skala besar di Jawa.

Menurut Sommeng, peninjauan ulang perlu dilakukan agar PLN bisa membeli listrik dengan harga efisien dari IPP. Dengan demikian, nantinya tarif listrik yang dipatok PLN bisa dijangkau oleh masyarakat.

"Itu saya yang bikin suratnya biar harga listrik di masyarakat terjangkau," ungkapnya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (16/11).

Andy menyebut, harga jual listrik yang diharapkan bisa diturunkan misalnya dari PLTU Cirebon Ekspansi, dari semula USD 6 sen per kWh menjadi USD 5,5 sen per kWh. Selain itu ada pula Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa-3. "Untuk PLTGU Jawa-3 dari USD 6,3 sen per kWh ke USD 6,1 sen per kWh. Kayaknya mereka malah mau jadi USD 6 sen per kWh kemarin," kata dia.