Follow
Bank Indonesia Pastikan Pengawasan Ketat Uang Palsu Jelang Pemilu
Merdeka.com - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, memastikan penekanan peredaran uang palsu menjelang pemilahan umum (Pemilu) 2019. Pernyataan itu sekaligus menjawab keresahan masyarakat akan maraknya uang palsu yang beredar pada saat Pilpres.
Perry mengatakan, selama ini pihaknya sudah melakukan langkah-langkah dalam menangkal peredaran uang palsu. Oleh karenanya, dirinya meminta masyarakat agar tetap tenang.
"Dari dulu kita sudah melakukan melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa peredaran uang palsu itu bisa dideteksi bisa ditangani. Sebelum pemilu dan itu sudah suatu standard," katanya saat ditemui di Kompleks Bank Indonesia, Jumat (1/3).
-
Kenapa DPR RI ingatkan soal uang palsu? 'Untuk itu, kita harus mewaspadai hal tersebut. Apalagi motifnya semakin canggih. Ada uang yang dimutilasi, ada juga uang yang dicat ulang sehingga menyerupai pecahan uang tertentu. Khususnya pada pecahan uang rupiah baru yang sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum bisa membedakan dengan baik,' ucap Puteri.
-
Uang palsu apa yang diedarkan? Disampaikan Kepala Polsek Leles, AKP Agus Kustanto, keduanya mengedarkan uang imitasi dengan pecahan Rp10 sampai Rp100 ribu.
-
Dimana uang palsu diedarkan? Petugas kepolisian dari Polsek Leles menangkap ibu dan anak yang diduga mengedarkan uang palsu di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat.
-
Siapa yang mengimbau masyarakat agar tidak terpancing isu uang hilang? PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengimbau masyarakat agar tidak terpancing isu uang hilang dan bijaksana dalam menggunakan social media.
-
Kenapa uang palsu di Garut diedarkan? Polisi menangkap dua pelaku atas dugaan membuat dan mengedarkan uang palsu,“ katanya, dikutip dari ANTARA, Senin (14/8).
-
Bagaimana cara mengatasi Tindak Pidana Pemilu? Dalam menghadapi tindak pidana pemilu, penting bagi pemerintah, lembaga pemilihan, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang efektif.
Untuk mengantisipasi peredaran uang palsu tersebut, pihaknya juga telah menggandeng pemerintah termasuk melalui Badan Koordinasi Penanganan Uang Palsu. "Itu sudah jalan secara rutin mendeteksi kemudian menempuh langkah-langkah," pungkasnya.
Seperti diketahui, uang palsu sebanyak Rp 1,8 miliar gagal beredar di wilayah Bogor, Jawa Barat. Upal tersebut terdiri dari 18 gepok pecahan Rp 100.000 dan 1 lembar mata uang Dolar.
Kapolresta Bogor Kota Kombes Ulung Sampurnajaya mengatakan selain barang bukti uang palsu, polisi juga mengamankan tiga pelaku, Muchtar (48) warga Karang Tengah Cianjur, Heri Suryana (49) warga Parakan Ciomas Kabupaten Bogor, dan Rahmat (49) warga Cibaregbeg Cianjur.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Puteri juga mengingatkan BI untuk terus mempermudah akses penukaran uang.
Baca Selengkapnya
Dalam penggeledahan tersebut, terdapat sejumlah dokumen terkait dana CSR yang disita oleh KPK.
Baca Selengkapnya
Polisi mendatangi pasar untuk memantau harga pangan dan mencegah peredaran uang palsu
Baca Selengkapnya
Meskipun Bank Indonesia bersifat independen, namun pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Gubernur BI Perry Warjiyo mengaku transaksi digital sering kali disalahgunakan.
Baca Selengkapnya
Digandeng Polri, Begini Cara BI Cek Keaslian Uang Palsu Rp22 M yang Ditemukan di Jakbar
Baca Selengkapnya
Diprediksi dollar akan menguat, suku bunga Amerika Serikat akan tinggi, bahkan perang dagang juga diprediksi akan terus berlanjut.
Baca Selengkapnya
Mardiono mengatakan seluruh pihak harus menjaga dan mengawasi proses jalannya pesta demokrasi di 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo meminta masyarakat untuk membeli produk UMKM tanpa menawar harga lebih murah dari yang ditawarkan.
Baca Selengkapnya
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menanggapi kabar KPK menggeledah ruang kerjanya, terkait kasus dana CSR.
Baca Selengkapnya
Jangan sampai kata Perry, ketika melihat uang jadi 'mata ijo' alias mata duitan.
Baca Selengkapnya
Agus menilai pemerintah melalui kebijakan strategis perlu menyelesaikan RUU Perampasan Aset.
Baca Selengkapnya