Bank Indonesia Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras di Daerah

merdeka.com Sekitar 1 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Lonjakan harga beras di Jawa Tengah pada Desember 2022 lalu sempat menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Bank Indonesia mencatat inflasi yang disumbang beras mencapai 3,67 persen.

"Ini mestinya jadi alarm, bulan Desember inflasi beras 3,67 persen, tertinggi dalam 5 tahun terakhir," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Rahmat Dwi Saputra dalam Seminar Nasional: Strategi Menjaga Inflasi dan Ketahanan Pangan Ekonomi Daerah 2023 di Gumaya Tower Hotel, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/1).

Rahmat menjelaskan bobot inflasi beras di Jawa Tengah sebesar 4,02 persen, terbesar di antara komoditas pangan lainnya. Dari sisi produksi, selama 6 bulan di tahun 2022 lalu Jawa Tengah mengalami defisit, yakni pada bulan Januari, Mei , September, Oktober, November dan Desember.

Orang lain juga bertanya?

Kondisi ini terjadi karena ketika masa panen, truk-truk pengangkut beras dari Jakarta telah menanti. Hasil produksi beras di Jawa Tengah pun langsung diangkut ke ibu kota. Kemudian masyarakat setempat mengonsumsi beras yang berasal dari Jakarta.

"Jadi pasokannya Jateng diambil dari Jakarta, padahal produksinya dari Jateng," ungkap dia.

Padahal, menurut Rahmat, jika hasil panen dari disisihkan 10 persen - 15 persen, kebutuhan tersebut cukup untuk Jateng melakukan operasi pasar atau mendistribusukan kepada UMKM. Namun dengan fakta seperti demikian, membuat harga beras di Jawa Tengah lebih mahal dari seharusnya.

"Karena ongkos angkutnya cukup tinggi. Harus angkut ke Jakarta dan balik lagi ke Semarang atau Jawa Tengah," kata dia.

Buat BUMD atau BUMPetani

Untuk itu, Bank Indonesia menilai masalah ini bisa terselesaikan jika pemerintah daerah atau petani membentuk badan usaha yang berperan sebagai off taker atau agregator. Sehingga hasil produksi tidak semua dijual ke wilayah dengan daya beli yang tinggi.

"Bikin BUMD atau apapun bentuknya untuk menyerap beras yang ada supaya tidak langsung diserap provinsi lain yang daya belinya tinggi," kata dia.

Badan ini bisa dibuat pemerintah atau kelompok tani. Bila perlu, membentuk badan usaha seperti Food Station milik Pemda DKI yang terbukti sukses mengelola ketersediaan pangan.

"Sebaiknya kita contoh saja Jakarta dengan Food Station-nya yang sudah sukses," pungkasnya.

(mdk/idr)