Bank Mandiri permudah bayar pajak lewat Core Billing 2.0
Merdeka.com - Bank Mandiri menghadirkan fasilitas baru berupa kemudahan membayar pajak bagi nasabah. Upaya tersebut merupakan bentuk dukungan untuk Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka upaya peningkatan penerimaan negara.
SVP Transaction Banking Wholesale Product Bank Mandiri, Adinata Widia mengungkapkan perseroan melakukan penguatan sistem pembayaran pajak melalui implementasi mekanisme pembuatan ID Billing secara massal berbasis file di Core Billing 2.0 DJP mekanisme e–Tax Bulk Uploader.
Dia menjelaskan, sebagai mitra pengembang sistem ini Bank Mandiri berharap dapat meningkatkan kecepatan proses pembuatan ID Billing hingga mencapai 400 ribu transaksi per jam. Dengan demikian nasabah akan mendapatkan kepastian untuk memperoleh ID Billing dalam waktu yang lebih singkat.
-
Bagaimana Bank Mandiri distribusikan uang tunai? Guna mendukung penyaluran uang tunai ke masyarakat, kami juga telah mengoptimalisasi pengisian 12.874 mesin ATM/CRM Bank Mandiri yang terhubung dalam jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima dan Visa/Plus di seluruh Indonesia sejak awal bulan ini hingga saat libur Lebaran,' katanya.
-
Bagaimana cara membayar pajak menggunakan BRImo? Berikut langkah-langkah pembayarannya: Login BRImo, Klik Tagihan, Klik Pajak Daerah, Input Kode Billing, Konfirmasi Detail Pembayaran, Input PIN, Muncul receipt yang memuat NTPD sebagai bukti pembayaran pajak.
-
Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan mempermudah pembayaran iuran? Anggoro secara khusus memberikan apresiasi kepada Danamon dan menyebut dengan hadirnya beragam kanal dan fitur yang dapat mudah diakses para peserta, mampu mendorong kesadaran pekerja maupun pemberi kerja untuk membayar iuran tepat waktu.
-
Dimana tempat bayar pajak online? Anda bisa melakukan pembayaran melalui berbagai platform seperti marketplace dan e-wallet.
-
Bagaimana Kutai Timur mempermudah wajib pajak membayar? Selain itu, Bapenda Kutim juga menjalin bekerjasama dengan Bankaltimtara Cabang Sangatta. Salah satunya, dengan meluncurkan inovasi channel pembayaran non tunai untuk pembayaran pajak daerah meliputi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Wallet, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Banguran Perdesaan Perkotaan termasuk untuk Retribusi Daerah.
-
Bagaimana Core Tax meningkatkan kepatuhan pajak? 'Dengan sistem ini, NIK Bapak-Ibu akan secara otomatis terbaca di sistem, meningkatkan transparansi dan kepatuhan perpajakan secara bertahap,' jelas Billy.
"Penerapan mekanisme E-Tax Bulk Uploader ini akan memanfaatkan layanan Mandiri Cash Management (MCM) sehingga dapat dengan mudah digunakan wajib pajak korporasi, terutama yang merupakan nasabah Bank Mandiri," kata dia dalam acara sosialisasi Core Billing 2.0 di Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (30/8).
Layanan implementasi tersebut, lanjutnya, hadir dalam rangka memberikan solusi transaksi kepada perusahaan terkait kewajiban pembayaran perpajakan, dengan jumlah transaksi beserta nominal yang tentunya tidak bernilai kecil.
"Melalui layanan bulk billing Mandiri Cash Management diharapkan dapat menjadi jawaban atas kebutuhan pemenuhan transaksi perusahaan," imbuhnya.
Adi menjelaskan, pihaknya telah melakukan implementasi awal sistem ini sejak Januari 2018 dan hingga kini telah terdapat 40 nasabah wholesale yang telah terintegrasi.
"Hasilnya, dari 40 nasabah tersebut pada periode April–Juli 2018 tercatat telah dilakukan pembayaran pajak sebesar 600 Miliar dari sekitar 10.000 transaksi," jelasnya.
Bank Mandiri akan menggandeng aparat pajak untuk mensosialisasikan mekanisme ini kepada seluruh nasabah wholesale perseroan, serta mengimplementasikan kepada seluruh nasabah baru pembayar pajak segmen wholesale. "Kami juga akan melakukan monitoring secara menyeluruh untuk memastikan kelancaran proses pembayarannya," jelas Adi.
Saat ini, Bank Mandiri telah menjadi salah satu Bank Persepsi yang menerima setoran penerimaan negara dalam valuta Rupiah dan US Dollar. Pada 2017, Bank Mandiri telah memfasilitasi pembayaran penerimaan negara mencapai sekitar Rp 405 triliun, dimana Rp 207 triliun atau sebesar 50 persen merupakan transaksi pajak.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Robert Pakpahan mengapresiasi layanan yang diberikan Bank Mandiri tersebut. Sebab, wajib pajak cenderung membayar pajak mendekati batas akhir waktu sehingga sering terkendala jaringan yang eror karena transaksi yang menumpuk.
"Masa-masa tanggal pembayaran biasanya sering hang (eror) karena banyaknya pembayaran, semua pembayaran billing proses one by one satu per satu," ujarnya.
Ke depannya, diharapkan layanan ini akan mengurangi eror yang kerap terjadi di batas waktu akhir pembayaran pajak. "Sehingga para nasabah yang membayar pajak akan dilayani dengan Core Billing 2.0 ini harusnya bisa lebih cepat karena salah satu fitur yang ada adalah bisa melayani billing secara masal," tandas Robert.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Deposit Pajak merupakan fitur yang memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang belum terikat ke suatu jenis pajak tertentu.
Baca SelengkapnyaPajak merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari bangsa dan negara. Pembayaran pajak seharusnya tidak membutuhkan upaya dan kesulitan.
Baca SelengkapnyaDitjen Pajak akan mengimplementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax system.
Baca SelengkapnyaIKD telah terintegrasi dengan baik dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Untuk itu dunia perbankan diharapkan juga memanfaatkannya.
Baca SelengkapnyaPAD Meningkat, Bupati Kutai Timur Apresiasi Bapenda
Baca SelengkapnyaPjs. Wali Kota Cilegon, Nana Supiana, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang berperan aktif dalam pembayaran pajak daerah.
Baca SelengkapnyaDigitalisasi merupakan kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui inovasi layanan pengelolaan keuangan berbasis digital.
Baca SelengkapnyaDitjen Pajak meningkatkan pelayanan dan akses bagi masyarakat yang hendak melakukan pemadanan NIK dengan NPWP.
Baca SelengkapnyaLatar belakang pengembangan Core Tax Administration System adalah kebutuhan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.
Baca SelengkapnyaData dalam Costumer Information File (CIF) lebih akurat dan terjamin sesuai dengan data kependudukan dan catatan sipil.
Baca SelengkapnyaInovasi pembayaran tersebut dirancang dalam rangka fasilitasi kebutuhan transaksi yang cepat dan massal untuk berbagai jenis pembayaran
Baca SelengkapnyaLangkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Bank DKI untuk memfasilitasi transaksi non-tunai untuk pembayaran pajak kendaraan.
Baca Selengkapnya