Follow
Bansos Dinilai Tak Cukup Atasi Kemiskinan, Perlu Pemberdayaan Masyarakat
Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemberian program bantuan sosial (bansos) saja belum cukup untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Perlu dua pendekatan agar masalah kemiskinan dan angka stunting bisa teratasi, yakni penyaluran bansos yang diiringi dengan program pemberdayaan masyarakat.
"Ada dua pendekatan yang dipakai, pertama dengan penyediaan bantuan sosial, kedua dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini membutuhkan dukungan perumahan, air bersih, dan sanitasi," kata Basuki dalam Indonesia Housing Forum 2021, Kamis (14/10).
Dia menyampaikan, sektor properti dan perumahan juga memainkan peran penting dalam proses pemberdayaan masyarakat di tengah upaya pemulihan ekonomi saat ini. Sebab, pemerintah bersama dengan pihak swasta gencar membangun rumah melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang dijalankan melalui program padat karya
-
Apa program pengentasan kemiskinan Banyuwangi? 'Saat ini, Banyuwangi terus menekan angka kemiskinan yang ada. Meskipun sudah rendah, tapi berbagai intervensi masih harus dilakukan agar rakyat Banyuwangi benar-benar sejahtera,' ungkap Bupati Ipuk.
-
Apa program Bantul untuk entaskan kemiskinan? Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul berupaya mengentaskan kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan keluarga miskin maupun warga yang masih pengangguran di daerah tersebut. Mereka melakukannya dengan mengadakan program kegiatan padat karya infrastruktur yang tahun ini menyasar di ratusan lokasi.
-
Bagaimana Banyuwangi melakukan penanganan kemiskinan? Menko mengapresiasi program-program penanganan kemiskinan yang dilakukan Banyuwangi dengan program-program partisipatif.
-
Apa yang menjadi fokus utama penanganan kemiskinan di Banyuwangi? 'Kemiskinan ekstrem di Banyuwangi sudah bagus berada di angka 0,43 persen. Ini lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 1,12 persen,' kata Menko, didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, saat meninjau pemberian Bantuan Cadangan Pangan di Kantor Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Jumat (8/4).
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Bagaimana Banyuwangi menekan angka kemiskinan? 'Apa yang kami rencanakan tersebut disesuaikan dengan arah pembangunan ke depan yang telah dicanangkan secara nasional, maupun oleh pemerintah provinsi, dengan menyesuaikan dengan dinamika lokal di Banyuwangi,' papar Ipuk. Ipuk mencontohkan dalam upayanya menekan angka kemiskinan. Seluruh komponen masyarakat dari tingkat kabupaten hingga unit terkecil di tingkat Rukun Tetangga dilibatkan. Tak terkecuali komponen sosial kemasyarakatan lainnya.
"Dalam pemulihan ekonomi saat ini, sektor properti dan perumahan jadi pendorong utama guna menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, karena memiliki multiplier effect tinggi, dimana lebih dari 147 industri ikut serta dalam menggerakkan pembangunan perumahan," tuturnya.
"Saya juga tidak bosan-bosan untuk turut mengingatkan para pengembang perumahan untuk berkomitmen terus dalam membangun rumah yang berkualitas dengan mutu bangunan sesuai standar, termasuk untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," imbuhnya.
Di sisi lain, dia juga mengapresiasi Kementerian Keuangan yang memperpanjang fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas properti hingga Desember 2021. Kebijakan itu disebutnya memang diperlukan sebagai terobosan agar pangsa pasar perumahan bisa kembali bergairah di tengah kondisi pandemi Covid-19.
"Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah, atau PPN DTP sebesar 100 persen untuk rumah dengan harga maksimal Rp 2 miliar, dan sebesar 50 persen untuk tipe rumah dengan harga jual rentang Rp 2-5 miliar," terangnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Program bansos biasanya lebih terstruktur dan melibatkan sistem keamanan sosial yang kuat.
Baca Selengkapnya
Ganjar menilai Bansos itu penting diberikan namun harus tetap sasaran.
Baca Selengkapnya
Cak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Said Abdullah, menginginkan fenomena bansos di ajang Pemilu ini tidak lagi terjadi.
Baca Selengkapnya
Usulan ini mengamini pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Baca Selengkapnya
Angka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca Selengkapnya
Erick mempertanyakan apa yang salah dari penyaluran bansos dan BLT.
Baca Selengkapnya
Mereka yang berhak menerima adalah mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca Selengkapnya
Bangsa yang merdeka ialah bangsa yang mampu mengentaskan masyarakatnya dari jurang kemiskinan.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mengatakan, alokasi perlinsos kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli.
Baca Selengkapnya
Bahtiar Baharuddin mengajak seluruh ASN lingkup Pemprov Sulsel berkolaborasi atasi kemiskinan ekstrem.
Baca SelengkapnyaAhli Patologi Sosial dari Universitas Indonesia, Ester Jusuf, mengungkapkan, kemiskinan di beberapa wilayah terlihat sengaja dipertahankan.
Baca Selengkapnya