Bantah Kajian Bank Dunia Kualitas Infrastruktur RI Turun, Ini Pembelaan Menko Luhut

Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, turut angkat suara soal kebenaran laporan Bank Dunia berjudul Infrastructure Sector Assessment Program (InfraSAP). Menurutnya, laporan yang menyatakan bahwa infrastruktur di Indonesia berkualitas rendah dan tak terencana matang tersebut adalah dokumen laporan yang salah kutip.

Dia pun mengatakan telah mengantongi laporan terbaru. "Bagus laporannya. Yang di-quote CNN itu kan (laporan tahun) 2014. Endak, saya baru dapat anunya (laporannya)," kata dia, saat ditemui, di Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (8/1).

Diketahui, dalam laporan tersebut, Bank Dunia mengkritisi kualitas proyek infrastruktur yang rendah, pembangunan infrastruktur yang didominasi BUMN hingga tarif listrik yang dinilai terlampau murah.

Mantan Menko Polhukam ini membantah kualitas infrastruktur Indonesia menurun. Indikasinya adalah kinerja perekonomian Indonesia yang tetap bisa baik di tengah gejolak situasi global, seperti nilai tukar Rupiah yang mulai menunjukkan tren penguatan.

"Bagus kok. Kita dianggap banyak menyelesaikan masalah, kan kelihatan dari indikasi-indikasi ekonominya," kata Menko Luhut.

"Kan kalau jelek tidak mungkin Rupiah sekarang berapa tuh saham terus berapa tuh. Cadangan devisa naik. Jadi kan ukur-ukurannya di situ. Makroekonomi bagus," imbuhnya.

Walaupun demikian, mantan Kepala Staf Kepresidenan ini mengakui bahwa proyek-proyek infrastruktur memang masih didominasi perusahaan pelat merah alias BUMN. Hal ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo

"Kalau BUMN itu benar bahwa tidak boleh proyek-proyek itu BUMN saja. Misalnya proyek-proyek itu harus banyak diberikan ke swasta. Kemarin memang banyak proyek-proyek stranded (terbengkalai) itu karena mau cepat, makanya diberikan ke BUMN, tapi setelah semua sudah jalan, sekarang orang sudah mulai rebutan," katanya.

Terkait utang BUMN yang semakin membengkak. Menko Luhut mengatakan jumlah utang tersebut masih dikelola dengan baik, dan mendapat kepercayaan dari para investor. "Utang itu ya ada sedikit, tapi masih manageable," tandas Menko Luhut.

Sebelumnya, Bank Dunia memberikan konfirmasi mengenai laporan internal terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran Infrastruktur Indonesia yang tengah ramai diperbincangkan. Dalam pernyataannya, laporan tersebut sudah habis masa berlakunya.

"Kami ingin mengklarifikasi bahwa laporan ini selesai pada tahun 2014 sebelum Presiden Joko Widodo menjabat. Laporan ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan proses perencanaan dan penganggaran infrastruktur pada saat itu. Dimaksudkan untuk penggunaan internal Bank Dunia," tulis Bank Dunia melalui situs resminya.