Bantuan untuk Pelaku Wisata NTT Tak Kunjung Cair Meski Sudah Didata
Merdeka.com - Ketua Asosiasi Perjalanan Wisata (Asita) Nusa Tenggara Timur, Abed Frans mengharapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) terus mengawal bantuan yang disalurkan untuk pelaku pariwisata dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19.
"Kami berharap Menteri Parekraf Sandiaga Uno benar-benar bisa mengawasi pendistribusian bantuan agar benar-benar sampai kepada pelaku usaha pariwisata termasuk di NTT," katanya dikutip dari Antara, Selasa (20/7).
Dia mengatakan pada masa awal pandemi Covid-19 sudah banyak pelaku pariwisata yang didata, namun pada kenyataannya bantuan tidak sampai ke pelaku pariwisata.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Siapa yang mengalaminya di Indonesia? Riskesdas 2018, menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional.
-
Di mana UMKM Bontang terdampak pandemi? Wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 memberikan dampak besar terhadap sektor perkonomian Indonesia, termasuk pada UMKM Kota Bontang.
-
Siapa yang terdampak kesenjangan? Dampaknya dapat dirasakan oleh individu dan kelompok yang kurang beruntung, seperti penurunan kualitas hidup, ketidakadilan, perasaan terpinggirkan, dan kesulitan untuk meraih kesempatan yang sama dengan kelompok yang lebih beruntung.
-
Apa saja gejala yang dialami pasien pertama Covid-19? Setelah kembali ke Depok, NT mulai merasakan gejala seperti batuk, sesak, dan demam selama 10 hari. Ia berobat ke RS Mitra Depok dan didiagnosis mengidap bronkopneumonia, salah satu jenis pneumonia yang menyebabkan peradangan pada paru-paru.
"Atau paling tidak, (bantuan) tidak sampai kepada pelaku usaha pariwisata di NTT," katanya.
"Kalau pun mungkin ada yang menerima ya kami di Asita NTT tidak tahu seberapa banyak yang menerima bantuan tersebut," katanya.
Abed mengatakan, pihak Kemenparekraf perlu mengawal secara ketat dan menyeluruh proses pendistribusian bantuan agar dipastikan sampai ke para pelaku usaha pariwisata.
Pengawalan Hibah Kemenparekraf
Pengawalan ini juga termasuk juga pada bantuan hibah dari Kemenparekraf senilai Rp2,4 triliun untuk sektor pariwisata di Tanah Air yang telah diwacanakan Kemenparekraf jika berhasil terealisasikan.
Menurut dia, di sisi lain bantuan-bantuan tersebut memang hanya bersifat suplemen kepada industri pariwisata yang tidak dapat diberikan secara terus-menerus.
Industri pariwisata, kata dia sebenarnya membutuhkan percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) agar pintu-pintu masuk pariwisata segera dapat dibuka kembali.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua MK Suhartoyo menanyakan penyebab pembagian Bansos 2023 mundur
Baca SelengkapnyaPenjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membantah sebanyak 4.723 atau 90 persen penyandang disabilitas di Cakung yang belum mendapatkan bansos.
Baca SelengkapnyaKetua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah membenarkan ada sejumlah PTPS belum dicairkan honornya.
Baca SelengkapnyaPenyerapan tenaga honorer 2024 bisa terganggu karena hal ini terjadi di sejumlah daerah.
Baca SelengkapnyaPungutan yang dibayarkan oleh wisman itu belum optimal karena baru 40 persen.
Baca SelengkapnyaSeluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaKemenparekraf memiliki tugas penting agar wisatawan juga mengenal Bali secara luas.
Baca SelengkapnyaDalam laporan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), telah menemukan masalah dalam pengelolaan dana Tapera dan biaya operasional pada 2020-2021.
Baca SelengkapnyaKemenkop UKM akan terus melakukan pendataan K-UMKM meski kabinet pemerintahan segera berakhir.
Baca Selengkapnya