Banyak hilang, Pemerintah Jokowi amankan danau sebagai aset negara

Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, bersama-sama instansi lainnya bertekad menyelamatkan berbagai situ di beragam daerah agar dapat dilegalisasi sebagai aset negara.

Kerja sama untuk menyelamatkan situ, danau, embung dan waduk sangat penting. Seperti contoh di wilayah Jakarta, telah kehilangan sekitar 23 situ. Dari awalnya berjumlah 188 situ, kini tinggal sekitar 165 situ.

"Paling tidak situ yang ada harus kita selamatkan," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil seperti dikutip dari Antara saat membuka acara diskusi bertajuk "Perlindungan dan Optimalisasi Fungsi Situ, Danau, Embung, dan Waduk" yang digelar di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (10/10).

Menurut Sofyan Djalil, kalau permasalahan tersebut tidak diantisipasi dengan baik maka ke depannya akan semakin banyak situ atau danau yang bakal menghilang. Berarti menghilang pula aset negara.

Dia memaparkan, sejumlah isu permasalahan pengelolaan situ antara lain adalah tidak jelasnya batas dan status kepemilikan situ, belum adanya aturan tentang pengelolaan situ, banyaknya alih fungsi lahan situ, serta tingginya pendangkalan akibat sedimentasi situ.

Kemudian permasalahan lainnya adalah terjadinya pencemaran akibat limbah, belum jelasnya pembagian kewenangan pengelolaan situ, dan banyaknya pemanfaatan situ tanpa izin.

Menteri Sofyan juga menuturkan, selain situ dan danau serta waduk, maka penting pula untuk menjaga perlindungan terhadap sungai. Sebab, kawasan perairan tersebut juga berpotensi luas arealnya mengecil atau berubah menjadi bangunan.

Menteri Sofyan mengatakan, salah satu persoalan lainnya yang dihadapi pihaknya adalah keterbatasan dalam jumlah penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, sehingga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah sehingga tindak penegakannya juga banyak dilaksanakan oleh pemda.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono mengingatkan bahwa penting dalam suatu kerja sama untuk menentukan komandan. Dalam kasus pengamanan situ, danau, embung, serta waduk, berbagai instansi sepakat komandannya adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

"Dalam kerja sama harus ada yang mengoordinasikan dan ada yang mau untuk dikoordinasikan. Situ, danau, dan waduk sudah jelas milik pemerintah," kata Menteri Basuki.

Menurut Menteri PUPR, pihaknya tidak berani untuk mematok atau mengklaim di sekitar suatu kawasan perairan seperti situ dan danau, kalau tidak ada sertifikatnya yang menjadi dasar dari legalisasi aset negara tersebut.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Kementerian ATR Wisnubroto Sarosa mengungkapkan, sejak enam bulan lalu telah dilakukan pemetaan 182 situ, danau, embung, dan waduk di kawasan Jabodetabek.

"Diketahui situ, danau, embung, dan waduk mana saja yg dinyatakan 'clean and clear' sehingga dapat disertifikasi sebagai legalisasi aset. Pola seperti itu yang akan kita lakukan dengan lebih luas ke depannya," ucapnya.