Banyak kasus, pemerintah tunda impor beras dari Vietnam
Merdeka.com - Masyarakat akhir tahun lalu dihebohkan dengan kasus impor beras terlarang dari Vietnam. Di saat pemerintah mengklaim tidak mengimpor beras selama 2013, ternyata mencuat temuan beras impor, walaupun dalihnya untuk premium.
Kasus beras ini masih menggantung dan sedang di periksa jenis beras yang datang dari Negeri Paman Ho tersebut.
Belajar dari kejadian ini, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian, Emilia Harahap mengatakan untuk tahun ini pemerintah tidak akan mengimpor beras premium.
-
Siapa aja yang pernah Kemendag selidiki terkait impor? Sementara negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMP antara lain India, Republik Korea, China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.
-
Apa saja yang diekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun. Wapres mengaku bersyukur karena sejauh ini sektor pertanian mampu membuktikan diri sebagai penopang ekonomi disaat pandemi serta memenuhi komoditas dalam negeri dan ekspor secara baik.
-
Bagaimana cara Kementan menyelesaikan masalah pangan? Ini yang kita takutkan, dimana ancaman kekeringan, ada el nino yang tadinya tanam tiba-tiba berhenti sehingga kami berikan pupuk subsidi secara lebih. Maka itu saya katakan food estate sangat strategis untuk anak cucu kita 50 sampai 100 tahun yang akan datang. Ini visioner karena penduduk kita bertambah,' jelasnya.
-
Bagaimana Kementan menjaga mutu komoditas pertanian? Kementerian Pertanian RI terus berkomitmen untuk menjaga mutu komoditas pertanian melalui berbagai pendampingan, pembinaan, sertifikasi dan penjaminan keamanan pangan.
-
Gimana cara Mentan mengurangi impor? 'Apresiasi juga kepada Pak Amran yang dengan semangat untuk mengurangi impor hasil-hasil pertanian seperti beras, gula, jagung, dan seterusnya. Saya percaya kalau seluruh potensi bangsa ini didorong untuk memenuhi kebutuhan itu, pasti impor kita dapat dikurangi dan kita kembali bergantung pada hasil dalam negeri,' katanya.
-
Kenapa Kemendag revisi Permendag? Terdapat beberapa evaluasi terhadap peraturan sebelumnya berdasarkan masukan dari pelaku usaha maupun kementerian dan lembaga teknis terkait. Oleh karena itu, Kemendag membuat sejumlah perubahan agar peraturan di bidang ekspor dapat lebih implementatif.
Hal ini dilakukan karena kasus pendatangan pangan pokok asal Vietnam masih dalam proses. Kementan mengaku belum mengeluarkan rekomendasi terhadap total kebutuhan beras premium setahun ke depan.
"2014 kita tunda dulu dan kita sudah diskusi dengan Kemendag juga. Semua di benahi dulu, impotirnya yang mana dulu. Kita koordinasi terus dan kita tunda dulu," ucap Emilia di kantornya, Jakarta, Jumat (14/2).
Jenis beras premium yang tidak akan diimpor dulu adalah Thai Hom Mali, Japonica serta Basmati. Emilia tidak menyebut sampai kapan impor ini akan distop. Beras-beras semacam itu biasanya untuk konsumen tertentu, misalnya orang asing, industri atau penderita diabetes.
"Kita harapkan secepatnya (keluar rekomendasi), jangan sampai ada industri atau restoran yang terganggu," kata Emilia.
Kementerian Perdagangan belum lama mengaku yakin tak melakukan pelanggaran soal impor 16.900 ton beras impor asal Vietnam tahun lalu, karena sudah sesuai prosedur. Belum tuntas masalah yang bermula dari laporan pedagang Cipinang itu, muncul kasus baru.
Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan malah menemukan temuan anyar yang berpotensi melanggar. Modusnya, importir mengajukan izin impor beras Thai Hom Mali dari Thailand dengan kode pabean 1006.30.40.00, tetapi yang datang justru beras wangi Vietnam seharusnya memakai pos tarif 1006.30.99.00.
Beras yang bermasalah karena beda antara izin dan realisasi ini sejumlah melampaui 800 ton. Ada tiga importir yang tercatat bermasalah, yakni CV PS (mendatangkan 200 ton), CV KFI (400 ton), dan PT TML (200 ton).
(mdk/ard)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Namun demikian, Bulog belum mendapatkan dokumen penugasan secara resmi dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaSelain itu, pemerintah juga melakukan impor beras senilai USD 196,7 juta di Oktober 2023.
Baca SelengkapnyaDirektur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi memaparkan, proses importasi beras ini masih berasal dari negara-negara langganan Indonesia.
Baca SelengkapnyaJika ada yang bermain maka akan langsung dicabut izinnya karena telah meresahkan masyarakat.
Baca SelengkapnyaKPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.
Baca SelengkapnyaPemerintah bakal memperketat impor barang-barang yang mengganggu pasar produk dalam negeri.
Baca SelengkapnyaPerum Bulog menyatakan isu penggelembungan harga beras impor itu tidak benar.
Baca SelengkapnyaBulog juga memiliki kajian tersendiri atas pengadaan beras impor terhadap harga gabah petani di wilayah sentra produksi.
Baca SelengkapnyaDalam dokumen, ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplit sehingga menyebabkan biaya demurrage.
Baca SelengkapnyaKondisi ini diyakini karena kebijakan antar instansi perihal pengimporan beras tidak sinkron.
Baca SelengkapnyaSejumlah relaksasi pengaturan izin diberikan dan beberapa di antaranya kembali ke Permendag 25 Tahun 2022 untuk tujuan yang sama.
Baca SelengkapnyaSebanyak 490.000 ton beras impor tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak
Baca Selengkapnya