Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Banyak kelompok 'colong' untung dari proyek pemerintah

Banyak kelompok 'colong' untung dari proyek pemerintah Pembangunan Jalan Tol Cipali. ©2015 merdeka.com/pramirvan datu

Merdeka.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) mengatakan reformasi agraria harus dilakukan guna mendukung penggunaan wilayah maupun lahan pada program pembangunan strategis nasional. Salah satunya dengan bank tanah atau inventarisasi lahan bakal proyek infrastruktur maupun objek vital.

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas Roni Dwi Susanto mengatakan selama ini banyak kepentingan atau sekelompok orang mengambil untung dari penjualan lahan pada proyek-proyek Pemerintah.

"Pemerintah nantinya punya cadangan-cadangan tanah, suatu saat diperuntukkan buat kepentingan umum, seperti jalan. Jadi kita tanpa harus membebaskan dulu," kata Roni kepada wartawan di Kantornya, Jakarta, Jumat (11/3).

Orang lain juga bertanya?

Roni mengungkapkan selama ini, proyek-proyek sarana maupun prasarana masih menggunakan metode lama dalam penggunaan lahan rencana pembangunan. Menurut dia, program bank tanah ini nantinya mampu mengurangi biaya anggaran dari proyek-proyek strategis nasional lainnya.

Pihaknya menambahkan proyek seperti jalan bebas hambatan yang paling banyak ditemukan adanya dugaan mafia tanah. "Nah ini jalan tol-jalan tol, bisa. Tanah ini harganya 20-50 ribu tapi kalau sudah dipakai (untuk pembangunan) bisa 200-500 juta. Yang menikmati selalu orang-orang yang tahu rencana itu," tutupnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kejaksaan Endus Mafia Tanah pada Proyek Bendungan Paselloreng Wajo, Negara Rugi Rp75,6 Miliar
Kejaksaan Endus Mafia Tanah pada Proyek Bendungan Paselloreng Wajo, Negara Rugi Rp75,6 Miliar

Kejati Sulsel menemukan dugaan mafia tanah dalam pembangunan Bendungan Passeloreng di Kabupaten Wajo yang merugikan negara hingga Rp75,6 miliar.

Baca Selengkapnya
Saksi Buka-Bukaan, Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur
Saksi Buka-Bukaan, Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Dono mengaku kalau pihak pemenang proyek sudah diberitahukan oleh Direktur Pengembangan Bisnis Waskita Karya, Agus.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp400 Miliar, Begini Modus Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan Jakarta Utara
Rugikan Negara Rp400 Miliar, Begini Modus Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan Jakarta Utara

KPK sebelumnya mencekal 10 orang terkait dugaan kasus korupsi pengadaan lahan di lingkungan BUMD DKI Jakarta tersebut.

Baca Selengkapnya
Kejagung Geledah Tiga Perusahaan Terkait Korupsi Tol MBZ, Duit USD354.700 Disita
Kejagung Geledah Tiga Perusahaan Terkait Korupsi Tol MBZ, Duit USD354.700 Disita

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menyampaikan, penggeledahan itu dilakukan pada Senin, 2 Oktober 2023.

Baca Selengkapnya
Persekongkolan Jahat Tender Proyek Tol MBZ Rugikan Negara Rp1,5 Triliun
Persekongkolan Jahat Tender Proyek Tol MBZ Rugikan Negara Rp1,5 Triliun

Kejagung juga mendalami dampak dari modus pengurangan volume proyek dalam proses pembangunan.

Baca Selengkapnya
"Jalan Rahasia" Ini Ikut Terdampak Proyek Tol Jogja-Solo, Begini Penampakannya

Beberapa bangunan di pinggir Ring Road tampak sudah mulai dibongkar karena terdampak proyek tol

Baca Selengkapnya
Solo Disebut 'Kebanjiran' Proyek Nasional Sejak Dipimpin Gibran, Begini Tanggapan Menteri Basuki
Solo Disebut 'Kebanjiran' Proyek Nasional Sejak Dipimpin Gibran, Begini Tanggapan Menteri Basuki

Basuki menerangkan daerah-daerah lain di Indonesia juga banyak mendapatkan proyek pembangunan dari pemerintah pusat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Geger PPATK Ungkap 36,67% Anggaran Proyek Strategis Nasional Mengalir ke Politikus & ASN
VIDEO: Geger PPATK Ungkap 36,67% Anggaran Proyek Strategis Nasional Mengalir ke Politikus & ASN

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan sebanyak 36,67 persen anggaran yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek strategis nasional

Baca Selengkapnya
OTT KPK di Bondowoso Diduga Terkait Pengusutan Perkara di Dinas Bina Marga
OTT KPK di Bondowoso Diduga Terkait Pengusutan Perkara di Dinas Bina Marga

Ada enam orang ditangkap KPK dalam operasi senyap di Bondowoso tersebut.

Baca Selengkapnya