Banyak Masyarakat Tak Tersentuh Bansos, Rencana Dana PEN Bangun Ibu Kota Tuai Kritik

Merdeka.com - Pemerintah berencana menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana tersebut bisa diambil dari klaster penguatan pemulihan ekonomi nasional yang anggarannya Rp 178,3 triliun.

Menanggapi itu, Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies), Bhima Yudhistira menilai penggunaan dana PEN untuk pembangunan IKN Nusantara tidak relevan. Alasannya masih banyak masyarakat yang belum terjangkau dari pemerintah untuk mendapatkan bantuan sosial. Begitu juga dengan pelaku UMKM yang jumlahnya 64 juta namun belum mendapatkan bantuan dari pemerintah selama masa pandemi.

"Masih banyak penerima bantuan sosial yang belum terjangkau pemerintah dengan alasan keterbatasan anggaran," kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Rabu (19/1).

Beragam studi menilai efek pembangunan IKN terhadap ekonomi sangat kecil. Hanya di bawah 1 persen kontribusinya ke PDB.

Bhima menilai, penggunaan dana PEN untuk pembangunan IKN tidak akan langsung berdampak pada pemulihan ekonomi nasional. Sebaliknya, yang terjadi malah berdampak negatif pada tren pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.

"Kalau anggaran di alokasikan ke IKN, tentu ini sangat berdampak negatif ke pemulihan ekonomi," kata dia.

Dana PEN Lebih Terasa untuk UMKM

Dana PEN untuk klaster penguatan pemulihan ekonomi memang diperuntukan untuk program padat karya. Namun dalam pembangunan IKN Nusantara, tidak mungkin menggunakan tenaga kerja masyarakat setempat.

Pembangunan IKN cenderung menggunakan skema penugasan kepada BUMN karya. Sehingga dana pembangunan dari dana PEN akan kembali mengalir ke BUMN.

Apalagi model pembangunan IKN bertumpu pada pembangunan gedung layanan pemerintahan. Biasanya gedung tersebut kurang menarik ditinjau dari sisi komersial.

"Kalau tujuannya menyerap tenaga kerja, ya jangan bangun IKN sekarang, tapi berikan insentif ke usaha UMKM secara lebih masif," kata dia.

Mengingat 97 persen serapan tenaga kerja nasional ada di UMKM, bukan lewat pembangunan IKN. Lagipula tenaga kerja yang diserap diperkirakan dominan didatangkan dari pulau Jawa. Tidak menggunakan tenaga kerja lokal di kawasan IKN Nusantara.