Banyak Menteri Jokowi dari Kalangan Partai, BPK Beri Peringatan Khusus

Merdeka.com - Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah mengumumkan 38 nama-nama menteri yang masuk dalam kabinet Indonesia Maju. Sebagian besar dari nama menteri Jokowi tersebut, khususnya sektor ekonomi, berlatar belakang partai politik.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi, memberikan peringatan khusus terhadap menteri yang berasal dari partai politik. Dia menegaskan, pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan baik dan jauh dari kepentingan politik.

"Kalau menteri dari parpol ini jangan sampai, ya tentunya penggunaan alokasi anggaran itu harus hati-hati. Jangan sampai ada kepentingan politik di sana. Karena ini adalah kepentingan anggaran untuk negara, bukan negara untuk parpol," ujarnya di Gedung MA, Jakarta, Kamis (24/10).

Sementara itu, bagi menteri dari kalangan profesional, dia meminta agar segera melakukan penyesuaian diri. Kementerian baru dengan wajah pemimpin yang baru diharapkan dapat belajar cepat dengan melakukan gebrakan baru termasuk pemangkasan Standar Operasional Prosedur (SOP).

"Menteri-menteri baru itu sekarang lebih banyak dari kalangan profesional. Nah mereka kadang-kadang terhambat di tataran birokrasi. Ini kan permasalahannya. Jadi saya berharap tentunya para menteri yang masih dalam tataran birokrasi ini, birokrasi kita ini kan sekarang mereka banyak dari kalangan profesional," jelasnya.

"Yang tentunya mereka kaget dengan birokrasi kita ini, itu harus dinikmati dan mereka pelajari. Pangkaslah SOP yang tidak bermanfaat. Kemudian ya harus turun ke bawah untuk memantau karena memang birokrasi kita ini di dalam rezim tatanan negara penuh dengan aturan. Dan yang dipakai adalah uang rakyat, penuh dengan aturan," tandasnya.

Sebelumnya, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla berpesan bahwa dunia usaha berbeda dengan birokrat pemerintahan. "Memang dunia usaha dengan bidang birokrat pemerintahan itu berbeda, tapi harus dilalui dengan baik. Dengan pengalaman-pengalaman itu penting," jelasnya.

JK juga mengingatkan menteri Jokowi bahwa banyak perbedaan antara dunia usaha dengan pemerintahan. Salah satunya proses. "Di dunia usaha itu hasilnya, prosesnya bisa diubah. Tapi kalau pemerintahan, prosesnya tidak bisa diubah, tapi bagaimana bisa mencapai hasil dengan baik," tegasnya.