Banyak pembangunan smelter tak sesuai target, ESDM revisi aturan

Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meyakini banyak perusahaan tambang tak bisa penuhi kewajiban pembangunan smelter hingga akhir 2017. Padahal, ketentuan pembangunan smelter, tertuang dalam amanat Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.

Menteri ESDM Sudirman Said menjelaskan Undang-Undang yang mengatur mengenai minerba dan turunannya sudah tak relevan sekarang ini. Maka dari itu, akan ada revisi UU Minerba yang disesuaikan dalam waktu jangka panjang sesuai dengan kebutuhan kondisi paling aktual.

"UU ini kan regulasi yang pemikirannya jangka panjang jadi gimana caranya pasal ini realistis bisa diterapkan dan melindungi supaya, soal 2017 selesai atau tidak itu kan teknis ya," kata Menteri Sudirman dalam Fokus Group Discusion (FGD) Revisi UU Minerba, di Kantornya, Jakarta, Selasa (16/3).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Bambang Gatot menuturkan sejauh ini hanya sekitar 6-7 perusahaan yang mampu menaati kewajiban pembangunan smelter.

"Jadi smelter yang sampai 80 sampai 90 persen kan 25 perusahaan. Itu kebanyakan nikel. Tapi kenyataan di lapangan banyak alami kendala," katanya.

Bambang menambahkan pihaknya turut melibatkan Kementerian Perindustrian (Kemperin) terkait data jumlah hasil produksi bijih mentah dari perusahaan tambang yang terdapat di Indonesia. Pemerintah mengkhawatirkan produksi tambang nasional justru nantinya tak terserap dan malah dimurnikan di luar negeri.

"Jadi kami sedang kerja dengan Kemenperin, nanti akan disesuaikan antara jumlah smelter dengan data jumlah produksi ore. Kalau memang ya sudah cukup itu saja karena yang diserap domestik itu," katanya.