Follow
Banyak perubahan, JK imbau pemerintah daerah tingkatkan inovasi PNS
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah pusat maupun daerah harus mengembangkan inovasi di berbagai daerah guna meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia. Sebab, banyak perubahan terjadi secara global yang mempengaruhi pola kerja PNS.
"Pertama, perubahan karena sistem pemerintah yang berubah. Kalau sebelumnya sentra bisnis hingga tahun 2000 melaksanakan otonomi akibatnya PNS yang dulunya pegawai pusat, sekarang sebagian besar pegawai daerah," ujar JK di hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (26/5).
Selain itu, adanya kemajuan teknologi yang mempengaruhi segala aspek di Tanah Air. Pemerintah harus bisa menerapkan teknologi guna mempermudah cara kerja pegawai.
-
Apa singkatan dari "PNS"? Singkatan Pekerjaan Lucu 1. INTEL: Ingin Nikah Tapi Nggak Dilamar 2. PNS: Pegawai Non Stop 3. BNN: Bagian Nengok Nengok 4. Kedokteran: Kelamaan Pedekate Ngga Pernah Jadian 5. Pilot: Pekerjaan Idaman Laki-laki dan Orang Tuamu 6. Guru: Gaji UMR Rasa Unik 7. PNS: Pekerja Niat Santai 8. TNI: Tidak Nyaman dengan Istri 9. Polisi: Pecinta Olahraga Lari Siang 10. Petani: Pria Takut Nikah
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Kenapa gaji KPPS Pilkada 2024 naik? Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya telah menyetujui usulan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang kenaikan honor atau gaji para penyelenggara ad hoc Pemilu 2024.
-
Kenapa PPN dinaikkan? Kenaikan PPN sendiri adalah amanah undang-undang nomor 7 tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disepakati DPR dengan Pemerintah, yang mengamanatkan untuk menaikkan tarif PPN dari 10% ke 11% pada bulan April 2022, serta 11% menjadi 12% pada tanggal 1 Januari 2025.
-
Kapan kenaikan PPN berlaku? 'Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dan telah berkoordinasi dengan DPR. Hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,' kata Presiden yang didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra WIjaya.
-
Siapa yang menjadi Menteri ATR/BPN? Putra pertama mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono resmi dilantik menjadi menteri ATR/BPN hari ini (21/2).
Perubahan selanjutnya adalah adanya perubahan persaingan, baik internal maupun eksternal. JK menilai, persaingan saat ini bukan hanya antar negara namun juga merambah ke persaingan antar daerah.
Sehingga, lanjut JK, setiap daerah harus memiliki inovasi guna menghadapi berbagai perubahan yang ada agar daerahnya bisa maju dan memiliki daya saing yang tinggi.
"Yang sangat penting saat ini adalah permainan data. Semua merubah wajah PNS. Jadi kita harus punya inovasi yang berhubungan dengan perbaikan, kecepatan, dan sistem teknologi dengan baik," pungkas dia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi juga meminta ASN inovatif dan adapatif terhadap perubahan yang ada.
Baca Selengkapnya
"PNS jangan alergi terhadap teknologi. Sangat penting. Tidak bisa kita cegah lagi," kata Jokowi.
Baca Selengkapnya
Setelah adanya banyak investor masuk ke proyek-proyek di sana untuk membangun rumah sakit, hotel, mal, hingga sekolah.
Baca Selengkapnya
"Kedepan kita tahu tantangan akan makin berat. Ada apa dikit viralkan ke depan makin banyak tuntutan masyarakat itu," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan PNS harus siap ditugaskan di manapun, termasuk di IKN.
Baca Selengkapnya
Seperti yang diketahui bahwa teknologi berkembang begitu pesat sehingga memaksa berbagai sektor untuk cepat beradaptasi.
Baca Selengkapnya
Anwar Sanusi menegaskan Perencana Kemnaker juga harus memahami perubahan siklus kebijakan publik di era digital.
Baca Selengkapnya
Pembuatan ribuan aplikasi instansi pemerintah menelan anggaran hingga Rp6,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Strategi perpindahan PNS menuju IKN tidak hanya perpindahan fisik semata, tetapi juga perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu.
Baca Selengkapnya
Kehadiran polisi yang bertugas dengan menyesuaikan perkembangan teknologi diyakini dapat memaksimalkan pelayanan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengingatkan, disrupsi teknologi sudah melanda semua negara.
Baca Selengkapnya
Langkah ini, kata dia, akan memberikan dampak positif dalam mendukung tercapainya pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif.
Baca Selengkapnya