Banyak tim sukses jadi komisaris BUMN, ini tanggapan Menteri Rini

Merdeka.com - Banyaknya jajaran tim sukses Jokowi-JK yang masuk dalam tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai kontroversi. Banyak tudingan menyebut Presiden Joko Widodo sedang membagi jatah kursi kepada tim sukses yang kemudian diberi jabatan sebagai komisaris perusahaan pelat merah.

Menteri BUMN Rini Soemarno membantah pemilihan tim sukses yang menjadi komisaris berbau politis. Menurut dia, komisaris hanya bertugas sebagai pengawas dewan direksi bukan pengambil kebijakan perusahaan.

"Bukan politis. Komisaris itu kan sebagai pengawas dewan. Biasanya ada 7 atau 9 direksi. Mereka mempunyai tugas untuk mengawasi yang sesuai dengan background mereka. Yang tanggung jawab sehari-hari kan direksi dan berkomunikasi dengan pemegang saham. Satu orang komisaris itu tidak bisa memutuskan kebijakan," ujar dia dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (6/4).

Rini menegaskan komisaris yang ditunjuk tersebut tidak harus sesuai dengan bidang yang dikuasai. Pasalnya, komisaris juga harus belajar mengenai tata cara pengelolaan perusahaan. Selain itu, penunjukkan komisaris hanya melalui pemegang saham bukan melalui fit and proper test.

"Saya kira datang darimana saja boleh dong. Tidak perlu harus sesuai bidangnya. Mereka belajar masukan dari ini mengenai dan lain-lain kan harus belajar. Mereka dipilih tidak melalui fit and proper test. Komisaris kan enggak tapi direksi yang di fit and proper test," katanya.

Praktik memasukkan tim sukses dalam tubuh BUMN sebenarnya lazim dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Di era SBY, banyak tim sukses dan orang dekatnya dijadikan komisaris di berbagai BUMN.

Pola serupa dilakukan Presiden Joko Widodo. Setelah jabatan menteri dibagi-bagi kepada parpol pendukungnya, termasuk jabatan Jaksa Agung, kini giliran jabatan komisaris BUMN yang dibagikan. Padahal dengan jargon Revolusi Mental, Jokowi diharapkan tidak melanjutkan tradisi ini. Apalagi, proses penunjukkan komisaris di BUMN harus melalui persetujuan presiden.

Berikut beberapa nama tim sukses dan relawan atau orang dekat Jokowi yang kini menjabat komisarir BUMN.

Cahaya Dwi Rembulan Sinaga, Relawan Jokowi ini ditunjuk menjadi komisaris independen Bank Mandiri dalam rapat umum pemegang saham, awal pekan lalu. Dwi adalah politisi PDI Perjuangan yang gagal melaju menjadi anggota DPR-RI pada pemilu legislatif 2009.

Dwi belum memiliki rekam jejak di dunia perbankan. Sejak 2007 hingga sekarang, Dwi adalah Kepala UPT Multimedia Universitas Trisakti. Dia juga pendiri dan Direktur Utama PT Radio MS TRI 104,2 FM. Alumni magister hukum Trisakti itu juga pernah menjadi konsultan hukum LSM Internasional Internews Indonesia (2002-2004).

Pataniari Siahaan. Dia ditunjuk menjadi komisaris independen BNI dalam rapat umum pemegang saham, pekan lalu. Pataniari adalah politikus PDI Perjuangan. Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini gagal melaju menjadi anggota DPR-RI pada pemilu legislatif 2014.

Pataniari tak memiliki rekam jejak di perbankan. Selama dua periode di DPR, Pataniari tak pernah berada di komisi terkait keuangan dan perbankan.

Alexander Sonny Keraf. Menteri Negara Lingkungan Hidup era Presiden Abdurrahman Wahid itu diangkat menjadi komisaris independen BRI dalam rapat umum pemegang saham. Dia merupakan anggota badan penelitian dan pengembangan (Balitbang) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebelum menjadi menteri, Sony adalah dosen filsafat di Universitas Atmajaya.

Jeffry Wurangian. Politikus Partai Nasional Demokrat ini ditunjuk menjadi komisaris BRI. Dia pernah mencalonkan diri menjadi Calon Legislatif DPR-RI daerah pemilihan Jawa timur V dengan nomor urut 5. Untungnya, Jeffry memiliki rekam jejak tebal di dunia perbankan. Dia adalah mantan Direktur Utama Bank Sulawesi Utara (Sulut).

Refly Harun. Pakar hukum tata negara dan Staf khusus Mensesneg bidang hukum itu ditunjuk menjadi komisaris utama PT Jasa Marga. Rekam jejak Refly selama ini tidak pernah tercatat di dunia usaha.

Dia lebih banyak berkecimpung di dunia akademisi, aktif sebagai staf ahli salah seorang hakim konstitusi dan juga pernah sebagai konsultan dan peneliti di Centre of Electoral Reform (Cetro).

Diaz Hendropriyono. Anak mantan Kepala BIN AM Hendropriyono itu dikenal sebagai pengusaha dan selama pilpres lalu menjadi ketua umum koalisi anak muda dan relawan (Kawan) Jokowi.

Terkait penunjukkannya sebagai salah satu komisaris di PT Telkomsel, banyak yang mempertanyakan kapasitas dia yang tidak memiliki rekam jejak di dunia telekomunikasi. (mdk/idr)