Follow
Bappenas diminta segera buat peta jalan SDG's guna capai pembangunan berkelanjutan
Merdeka.com - Pengamat Kebijakan Publik, Mickael B. Hoelman meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala Bappenas untuk segera menertibkan peta jalan (road map) Sustainable Development Goals (SDG's).
Menurut dia, peta jalan SDG's amat penting sebagai acuan bagi pengembangan program ini sampai tahun 2030 nanti.
"Semacam panduan kita itu dimandatkan Perpres mengenai Pembangunan Berkelanjutan," ungkapnya di Tjikini Lima Cafe, Jakarta, Rabu (8/8).
-
Kenapa DPR pentingkan target RPJMN 2020-2024? 'Asumsi dan sasaran pembangunan yang kita bahas hari ini sangatlah menentukan apakah kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi, target pengurangan tingkat pengangguran, hingga pengurangan kemiskinan yang ditargetkan dalam RPJMN.
-
Siapa yang dorong target RPJMN 2020-2024 tercapai? Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong agar asumsi dasar dan sasaran pembangunan pada RAPBN dapat mengejar target dalam RPJMN tersebut.
-
Mengapa visi penting untuk masa depan? Visi menggambarkan 'apa yang ingin dicapai' dan berfokus pada hasil akhir yang diinginkan.
-
Bagaimana Bank Jatim berkontribusi pada SDG? Direktur Utama bankjatim Busrul Iman menjelaskan, awarding ASRRAT merupakan pemeringkatan bagi perusahaan Indonesia dan negara Asia lain yang konsisten melaksanakan Sustainable Development Goals (SDGs) core business atau proses bisnisnya.
-
Apa target PDB Indonesia dalam 5 tahun? Orang terdekat Prabowo Subianto sekaligus Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa, Dirgayuza Setiawan, mengungkapkan pemerintahan baru Prabowo Subianto menargetkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia naik menjadi USD35.500 per kapita dalam lima tahun ke depan.
-
Bagaimana mencapai tujuan pembangunan berwawasan lingkungan? Pembangunan berwawasan lingkungan juga dipahami sebagai upaya pembangunan yang dapat memeuhi kebutuhan masyarakat tanpa merusak lingkungan dan mengorbankan kehidupan generasi yang akan datang.
Sebelumnya, pemerintah telah menunjukkan komitmen pelaksanaan SDG's dengan meluncurkannya Rencana Aksi Nasional (RAN) SDG's, rencana kerja pembangunan terpadu dan komprehensif, yang terwujud dari sinergi kerja antara pemerintah dan institusi nonpemerintah.
Meskipun demikian, komitmen tersebut harus diperkuat dengan diluncurkannya peta jalan oleh Tim Koordinasi Nasional di mana Menteri PPN merupakan Koordinator Pelaksananya.
"Koordinatornya adalah Menteri Bappenas, untuk membuat rencana aksi Nasional, dan peta jalan," jelasnya.
"Selambat-lambatnya 12 bulan setelah (Perpres) ditandatangani. Dia (Menteri PPN) masih belum terbitkan roadmap SDGs tahun 2017-2030. Perpres terbit Juni 2017. Sekarang Agustus 2018," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pimpinan BKSAP DPR memaparkan isu Pembangunan Berkelanjutan saat menghadiri Inter-Parliamentary Union (IPU) Parliamentary Forum at The United Nation.
Baca Selengkapnya
High-Level Political Forum on Sustainable Development 2023 berlangsung pada tanggal 10-20 Juli 2023.
Baca Selengkapnya
Calon presiden dan wakil presiden harus menyusun visi, misi, dan program prioritas dengan mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029.
Baca Selengkapnya
Dalam mewujudkan dekarbonisasi, peta jalan tersebut mengakomodir tiga pilar operasional.
Baca Selengkapnya
Musrenbang ini mempoyeksikan rencana pembangunan Kota Pasuruan 20 tahun kedepan (2025-2045).
Baca Selengkapnya
I-SIM for Cities merupakan kolaborasi antara Kementerian PPN/Bappenas, PT Surveyor Indonesia, dan APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia).
Baca Selengkapnya
Ketua ASEAN-BAC Arsjad Rasjid mengatakan ASEAN Busisness Roadmap Towards Epicentrum of Growth akan segera direalisasikan pada bulan September mendatang.
Baca Selengkapnya
Dalam pertimbangannya, Presiden menyebut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang PJP Nasional tahun 2005-2025 berakhir pada Desember 2024.
Baca Selengkapnya
Saat ini ada ancaman yang dihadapi bumi kita yang disebut Triple Planetary Crisis.
Baca Selengkapnya
Kepala LKPP yang diwakilkan Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan, menekankan pentingnya transformasi digital dalam pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Sisanya sebanyak 42 PSN, ditargetkan selesai setelah tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Menteri Basuki harap penyelesaian beberapa PSN bisa mundur dari target di semester I-2024, menjadi semester II-2024.
Baca Selengkapnya