Bappenas fasilitasi pembangunan PLTU Meulaboh oleh swasta
Merdeka.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Tim Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) tengah menfasilitasi perencanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Meulaboh 2x200 MW. Rencananya, proyek ini akan dibangun melalui skema bisnis Independent Power Producer (IPP).
Menteri PPN/Kepala Bapenas, Bambang Brodjonegoro menjelaskan, proyek ini akan dibangun dengan skema IPP melalui konsorsium PT PP Energi, China Datang Overseas Investment Co. (CDTO), dan PT Sumberdaya Sewatama untuk mendapatkan pembiayaan alternatif yang bersumber dari dana non-anggaran pemerintah.
"Dari beragam sektor yang menjadi perhatian daIam upaya membangun infrastruktur di seluruh wiIayah Indonesia secara merata, sektor ketenagalistrikan menjadi salah satu fokus utama dari upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui ketersediaan energi listrik yang memadai. Demi mewujudkan mimpi tersebut, pemerintah mendorong peran aktif BUMN dan swasta untuk turut serta mengembangkan sektor ini melalui skema bisnis IPP," kata Bambang di Kantornya, Selasa (17/4).
-
Bagaimana PLN menarik investor di proyek kelistrikan? Dua prinsip tersebut diterapkan PLN untuk menarik minat para investor agar akses listrik untuk seluruh masyarakat bisa dieksekusi dengan cepat,“ katanya.
-
Di mana Pertamina mengembangkan proyek CCS/CCUS? Terdapat dua lokasi di Sumatera, empat lokasi di Jawa, dan dua di Sulawesi.
-
Siapa mitra PLN dalam PLTS Terapung Cirata? PLTS Terapung Cirata berkapasitas 192 MWp dibangun PLN berkolaborasi dengan perusahaan energi Masdar dari Uni Emirat Arab saat ini tengah memasuki proses finalisasi.
-
Apa proyek PLTS PLN di AIPF? Di depan investor global, PLN akan menjelaskan terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 145 MWac atau setara dengan 192 MWp yang berlokasi di Waduk Cirata, Jawa Barat dan juga langkah transformasi digital yang menjadi kekuatan PLN selama tiga tahun terakhir ini.
-
Apa target PLN dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Indonesia? Dengan ARED, pemanfaatan air sebagai sumber energi listrik di Indonesia mampu meningkatkan pemanfaatan air menjadi 25,3 GW pada tahun 2040 atau meningkat sebesar 185 % dibandingkan Business as Usual (BaU)," papar Darmawan.
-
Mengapa Pertamina ikut serta dalam program ini? Pertamina mendukung penuh tujuan tersebut dengan memfasilitasi kegiatan kali ini di Balikpapan. Harapannya insan BUMN dapat semakin menggali potensinya dalam bidang konten kreator, guna menyebarkan kebaikan melalui pemberitaan positif khususnya melalui media sosial.
Dalam proyek ini, tim PINA akan memfasilitasi penerbitan perdana instrumen finansial berupa Surat Berharga Perpetual (SBP) yang dianggap memiliki fitur yang sangat atraktif dalam pembiayaan investasi dari dana non-anggaran pemerintah. Menurutnya, penerbitan skema SBP merupakan sejarah baru di lndonesia dalam bidang instrumen investasi.
"SBP menawarkan instrumen non konvensional bagi para investor dana jangka panjang di Indonesia seperti asuransi, dana pensiun dan lain-lain. Dengan bergulirnya SBP dana-dana jangka panjang dapat dialirkan langsung ke sektor riil melalui fitur mezzanine financing," kata Bambang
Skema investasi SBP adalah suatu terobosan dalam menjawab tantangan pemerintah pada pembangunan infrastruktur secara masif di Indonesia. Hal ini tidak akan tercapai tanpa adanya kemauan dari kementerian lembaga terkait untuk melakukan kolaborasi secara inklusif dengan mengedepankan kepentingan rakyat. "Terutama hal ini dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator di pasar keuangan Indonesia," ujarnya.
Sedangkan dalam Proyek PLTU Meulaboh, SBP akan diterbitkan oleh PT PP (Persero) Tbk selaku induk dari PT PP Energi. Sementara jumlah dana yang dapat dipenuhi melalui skema ini diharapkan mencapai Rp 8 triliun. Di mana secara bertahap akan dipenuhi dalam periode empat tahun, dengan alokasi dana tidak terbatas hanya pada proyek pembangkit PLTU ini saja.
Penerbitan SBP ini rencananya akan dilakukan melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) sebesar Rp 250 miliar yang dikelola oleh PT Ciptadana Asset Management, dengan potensi penambahan sebesar Rp 1,3 triliun melalui Danareksa Capital.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesenakan terus mendorong pemanfaatan instrumen di pasar modal dalam pembiayaan infrastruktur, mengingat pasar modal Indonesia memiliki berbagai instrumen pendanaan jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik proyek-proyek infrastruktur. SBP yang diterbitkan ini juga dapat menjadi underliying dari produk pengelolaan investasi di pasar modal yang juga ditujukan bagi pembiayaan infrastruktur seperti RDPT dan DINFRA.
"Kami juga apresiasi terobosan kreatif dalam pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia yang dilakukan Bapenas dan berharap agar terobosan ini dapat menjadi inspirasi dan diikuti oleh BUMN atau swasta lainnya dalam pembiayaan berbagai proyek infrastruktur," kata dia.
CEO Pina Center for Private Investment, Eko Putro Adijayanto mengatakan, momentum penerbitan SBP tersebut dapat menjadi sentimen positif dalam menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Pihaknya akan terus melakukan sinergi dan koordinasi yang baik dengan OJK, Kementerian BUMN dan stakeholders lainnya dalam menciptakan ekosistem pembiayaan investasi yang kondusif.
"Dengan penerbitan SBP ini melalui skema PINA, kami akan terus berinovasi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur pemerintah dengan skema pembiayaan kreatit sesuai dengan kebutuhan," kata dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah kembali mengkaji skema power wheeling dalam RUU EBET.
Baca SelengkapnyaHPT merupakan skema pengelolaan untuk mengoptimalisasi aset infrastruktur barang milik negara (BMN), dan/atau aset BUMN.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menggunakan APBN untuk menyetop operasional PLTU Batubara.
Baca SelengkapnyaAirlangga menjelaskan nantinya proyek ini akan segera dijalankan pada pemerintahan baru presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPemerintah berencana mencari donor lain yang bisa membantu Indonesia mempercepat pensiun PLTU Batubara.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan pihaknya akan mengecek nilai bunga pinjaman dari ADB tersebut.
Baca SelengkapnyaSecara garis besar, pembangunan LRT Bali rencananya akan dimulai di 2024 dengan masa pengerjaan sekitar 3 tahun.
Baca SelengkapnyaPendanaan tersebut digunakan untuk pengembangan sejumlah infrastruktur kelistrikan hijau menuju swasembada energi nasional yang berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaMenurut rencana, program pensiun dini PLTU batu bara bisa melalui pendekatan teknologi, dan kedua dengan skema menurunkan secara bertahap (phase down).
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menggunakan APBN untuk menyetop operasional PLTU Batubara.
Baca SelengkapnyaSkema baru pembiayaan infrastruktur oleh pihak swasta ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaIndonesia terus didesak menghentikan PLTU batubara untuk mengurangi emisi karbon.
Baca Selengkapnya