Bappenas Gandeng Jepang Percepat Pemulihan Bencana Sulteng

Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/) atau Bappenas menindaklanjuti kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam rangka percepatan pemulihan dan pembangunan kembali wilayah pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah.

Deputi Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Prawiradinata mengungkapkan, kerja sama teknis ini menyangkut beberapa kegiatan utama, yakni melalui penyusunan penilaian risiko bencana dan peta ancaman. Kemudian penyusunan rencana tata ruang berdasarkan penilaian risiko bencana.

"Selain itu ada juga promosi infrastruktur dan fasilitas umum yang memiliki ketahanan bencana dan pemulihan kembali kehidupan dan penguatan masyarakat pasca bencana," ungkapnya di Kantornya, Jakarta, Kamis (10/1).

Rudy menjelaskan, kerja sama ini sebetulnya sudah lebih dulu dilakukan pada 14 Oktober 2018 lalu. Dalam kerja sama awal tersebut, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang yang diwakili oleh Presiden JICA mempunyai kesepakatan bersama dalam menyusun rencana induk pemulihan dan pembangunan kembali wilayah pasca bencana.

"Kalau kerja sama sudah dari semenjak ada IMF Word Bank itu kita temukan di sana di Bali cuma di follow up kita sudah ada timnya bantu kita, sudah menyusun. Cuma waktu menyusun rencana induk itu sekarang kan sudah selesai tinggal diformalkan itu juga kita kerja sama sama JICA," bebernya.

Nantinya kerja sama teknis tersebut akan berlangsung selama 36 bulan sampai 2021. Tidak hanya melibatkan JICA saja melainkan juga melibatkan Kementerian Lembaga terkait lainnya seperti Kementerian PUPERA, Kementerian ATR, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, BNPN, BMKG, BIG, serta Pemerintah Daeeah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sementara itu, Chief Representative of JICA Indonesia Office, Yamanaka Shinici mengatakan, untuk pendanaan sendiri masih belum masuk dalam hitungan. Sebab, pihaknya masih melakukan survei termasuk penilaian beberapa dana yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekontruksi.

Nantinya, skema pendanaan sendiri tidak hanya diberatkan kepada Jepang saja, melainkan bisa melalui dari Bank Dunia, dan IDB."Jadi nanti akan dari hasil survei penilaian baru dari masing-masing kedua belah pihak berapa jumlah yang akan diberikan," jelas Yamanaka.

Dia menambahkan, dalam kerja sama ini pihaknya menginginkan bertukar pikiran dengan pemerintah Indonesia. Sebab, menurutnya ada kesamaan kondisi Indonesia dan Jepang dalam menghadapi bencana gempa bumi, tsunami, banjir dan bencana lainnya.

"Dari pihak Jepang itu transfer teknologi atau pengalaman dalam bidang likuifikasi dan tsunami yang memang sudah jadi pengalaman di Jepang. Itu fokus yang diminta diharapkan daripihak Jepang. Jadi support Jepang fokus pada dua bidang tersebut likuifikasi dan tsunami berdasarkan pengalaman jepang," pungkasnya.