Bappenas Luncurkan Program Hitung Dampak Kekayaan Alam ke Perekonomian RI
Merdeka.com - Kementerian PPN/Bappenas hari ini meluncurkan produk hasil kegiatan Waves fase I, yang merupakan program kerjasama pemerintah dengan Bank Dunia dalam melakukan penghitungan neraca Sumber Daya Alam (SDA). Program ini sangat diperlukan karena selama ini Indonesia belum pernah melakukan penghitungan SDA secara keseluruhan.
"Kita perlu menghitung berapa sih SDA yang kita miliki, apa saja yang kita miliki, apa fungsinya, di mana itu berada karena negara kepulauan kita harus tahu di Sumatera di Jawa," kata Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Arifin Rudiyanto dalam acara peluncuran di Hotel Pullman, Jakarta, Jumat (26/7).
Arifin mengungkapkan, Indonesia menjadi satu dari 20 negara yang tergabung dalam program Waves bersama Bank Dunia tersebut. "Proyek Waves ini kerjasama dengan BPS dengan Bappenas dan Kemenkeu dan kementerian lain mengembangkan sistem ini. Sistem menghitung neraca atau menghitung SDA yang kita miliki sekaligus nilai ekonominya," ujarnya.
-
Bagaimana PBB membantu Indonesia dalam masalah air? Dalam menjaga keberlangsungan sumber air yang ada, UNESCO, bertanggung jawab atas beberapa program pengelolaan sumber daya air di Indonesia, salah satunya adalah indikator 6.5.2 yang membahas secara khusus pengelolaan air di wilayah tertentu.
-
Kapan Kanwil BPN Jatim mencanangkan program sinergi dengan Pemda? “Ini dalam rangka mewujudkan Peta Jawa Timur Lengkap. Pencetusan semangat sinergi melalui Pola Trijuang ini sudah dicanangkan sejak 25 September 2020,“
-
Kapan peluncuran program Pena di Bali? 'Terus terang bagi saya, berat dan harus kita atasi bersama-sama,' kata Risma di momen acara 'Launching Produk Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena) Program Pemberdayaan Sosial' di Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (26/3).
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Kapan Bappenas pertama kali dibentuk? Untuk membantu menangani perencanaan pembangunan nasional setelah era penjajahan, pemerintah Indonesia kemudian membentuk sebuah departemen atau badan khusus di tahun 1947.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
Data Waves tersebut, nantinya digunakan dalam menyusun rencana pembangunan nasional baik jangka menengah maupun jangka panjang. "Kita akan menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Jadi tidak ada lagi nanti pertentangan antara pertumbuhan ekonomi dan lingkungan," ujarnya.
Saat ini, kata dia, BPS telah memiliki program serupa, namun dengan adanya kerjasama tersebut metodologi yang digunakan menjadi berstandar global, sehingga nantinya bisa diperbandingkan dengan data negara lain. Data ini, selanjutnya dijadikan dasar untuk membuat perencanaan sekaligus sebagai instrumen untuk memonitor pelaksanaan pembangunan di Indonesia.
Misalnya, ketika angka pertumbuhan ekonomi meningkat sekian persen maka harus diketahui pula dampak lingkungan yang terjadi. Sehingga pertumbuhan ekonomi nantinya tidak akan menjadi kontradiktif dengan kelestarian lingkungan.
Dia menjelaskan, pembangunan yang terus dilakukan memang akan menggenjot angka pertumbuhan ekonomi. Namun di lain pihak, daya tampung dan daya dukung lingkungan bisa tergerus sebab banyak lahan pertanian disulap menjadi kawasan lain misal industri atau jalan tol.
Dengan adanya data Waves, hal seperti itu akan dapat diminimalisir. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan tetap sejalan dengan kelestarian lingkungan dan SDA yang tetap terjaga.
"Jadi kita bisa melihat dalam jangka panjang nanti kalau ada satu saja dari ekosistem kita yang rusak atau apa, kita punya semacam early warning sistem sistem peringatan dini oh kita tidak bisa terus menerus seperti ini, kita harus perhatikan daya dukung daya tampungnya misalnya," tutupnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaBPPSDMP kembali memanfaatkan dan mengembangkan lahan rawa di Kalsel
Baca SelengkapnyaPemerintah Indonesia mendapatkan suntikan dana Rp7,67 triliun dari PBB.
Baca SelengkapnyaSecara total, pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp139,4 triliun untuk proyek swasembada pangan.
Baca SelengkapnyaKesenjangan pendanaan menjadi salah satu persoalan mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan (SDGs 14).
Baca SelengkapnyaSK Hijau Hutsos yang mengatur pemanfaatan hutan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.
Baca SelengkapnyaEkspor petai oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Sukobubuk dengan tujuan utama pasar Jepang memiliki nilai transaksi ekonomi sebesar Rp989 juta.
Baca SelengkapnyaPakar dari Belanda akan memulai studi kelayakan konsep ini diterapkan di Bali.
Baca SelengkapnyaMenteri AHY juga akan menyuarakan mengenai transformasi digital di bidang pertanahan dan tata ruang
Baca SelengkapnyaJokowi mengarahkan agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan sudah diberikan sesegera mungkin
Baca SelengkapnyaPungutan ini akan digunakan untuk pelestarian budaya dan atasi masalah sampah.
Baca SelengkapnyaHasil I-SIM Report dapat menjadi acuan dan rekomendasi dalam penyusunan rencana strategis daerah (RAD).
Baca Selengkapnya