Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bappenas Minta Pemda Mulai Susun Protokol Kenormalan Baru

Bappenas Minta Pemda Mulai Susun Protokol Kenormalan Baru Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Peluncuran Partnering for Green Growth and Global. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengajak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyiapkan sejumlah protokol new normal.

Arahan tersebut diberikan lantaran sejumlah daerah seperti DKI Jakarta dalam waktu dekat akan mengakhiri pasa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), untuk kemudian coba bertoleransi dengan pandemi corona lewat skema new normal.

"Jadi sebelum kita buka atau kurangi pembatasan ini, kita harus melakukan kampanye besar besaran mengenai apa new normal itu, atau Bahasa Indonesia-nya kenormalan baru, hidup dalam kenormalan baru itu seperti apa," tuturnya dalam rapat virtual, Selasa (26/5).

Menteri Suharso menyatakan, poin pertama yang harus dipersiapkan yakni dengan melakukan tes pemeriksaan kepada seluruh orang yang dicurigai sebagai orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).

Sistem Kesehatan Daerah Perlu Ditingkatkan

Poin selanjutnya, dia mendorong sistem kesehatan di tiap daerah untuk ditingkatkan. Selain itu, protokol pencegahan Covid-19 diimbaunya juga wajib diterapkan.

"Semua orang harus pakai masker. Apa boleh buat, hidup kita sudah dipaksa pakai masker sampai vaksin ditemukan," ucap dia.

"Jepang saja pada waktu terjadi flu burung, mereka semua mewajibkan negaranya pakai masker. Yang penting sekali lagi pembatasan itu ditentukan," seru Suharso.

Ketiga, yakni menggencarkan pengawasan (surveillance) dan memperkuat data yang akurat. Dia pun mewanti-wanti bahwa dalam fase new normal ini bukan berarti pandemi corona hilang.

"Kemudian mengendalikan virus bukan berarti hilang. Kita akan menerapkan kenormalan baru, kemudian protokol kesehatan," tegas Menteri Suharso.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Capres dan Cawapres Harus Paham Rencana Pembangunan Indonesia Emas 2045, Ini Isinya
Capres dan Cawapres Harus Paham Rencana Pembangunan Indonesia Emas 2045, Ini Isinya

Calon presiden dan wakil presiden harus menyusun visi, misi, dan program prioritas dengan mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tegaskan Musrenbangnas sebagai Wadah Sinkronisasi Pembangunan Pemerintah Pusat & Daerah
Mendagri Tegaskan Musrenbangnas sebagai Wadah Sinkronisasi Pembangunan Pemerintah Pusat & Daerah

Mendagri menjelaskan pentingnya penerapan prinsip top down dan bottom up dalam menyusun rencana pembangunan.

Baca Selengkapnya
Prabowo Beri Arahan soal RPJMN 2025-2029
Prabowo Beri Arahan soal RPJMN 2025-2029

Musrenbangnas digelar secara terpusat di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bappenas Godok Program Makan Siang Prabowo Usai Dibahas Khusus di Sidang Kabinet
VIDEO: Bappenas Godok Program Makan Siang Prabowo Usai Dibahas Khusus di Sidang Kabinet

Suharso Monoarfa mengakui program makan siang gratis Capres Prabowo dan Cawapres Gibran dibahas dalam Sidang Kabinet

Baca Selengkapnya
Bappenas Ukur Kemampuan Negara Wujudkan Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran
Bappenas Ukur Kemampuan Negara Wujudkan Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Suharso mengaku masih belum dapat membicarakan lebih jauh terkait sumber dana untuk program makan siang dan susu gratis.

Baca Selengkapnya
Hadiri Rapat Paripurna, Gubernur Olly Apresiasi DPRD Sulut Bahas Beberapa Raperda
Hadiri Rapat Paripurna, Gubernur Olly Apresiasi DPRD Sulut Bahas Beberapa Raperda

Menurut Olly, APBD tahun anggaran 2025 telah diarahkan dengan memprioritaskan pemenuhan anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi, termasuk penanganan inflasi.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Minta Biro Hukum Tiap Pemda Lakukan Terobosan Demi Kemajuan Daerah
Kemendagri Minta Biro Hukum Tiap Pemda Lakukan Terobosan Demi Kemajuan Daerah

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar Rakornas Produk Hukum Daerah di Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (14/9).

Baca Selengkapnya
Prabowo Minta Menteri Pendidikan Dasar-Menengah Kaji Mendalam PPDB Sistem Zonasi
Prabowo Minta Menteri Pendidikan Dasar-Menengah Kaji Mendalam PPDB Sistem Zonasi

Mu'ti mengaku telah menyampaikan hasil kajian kementeriannya maupun kajian para pakar pendidikan kepada Prabowo.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Ingatkan Pemda Susun APBD Berasas 'Money Follow Program', Ini Penjelasannya
Kemendagri Ingatkan Pemda Susun APBD Berasas 'Money Follow Program', Ini Penjelasannya

Pemerintah pusat telah memanfaatkan SIPD RI dalam melakukan pengawasan untuk menjamin transparansi penggunaan APBD.

Baca Selengkapnya
Peringati HUT Ke-14 BNPP, Mendagri Tito Ajak Pegawai Renungi Sejarah Panjang BNPP
Peringati HUT Ke-14 BNPP, Mendagri Tito Ajak Pegawai Renungi Sejarah Panjang BNPP

Upacara tersebut diikuti seluruh pegawai dan berlangsung di Kantor BNPP Jakarta.

Baca Selengkapnya
Bappenas Sinkronisasi Program Prabowo-Gibran Lanjutkan Jokowi
Bappenas Sinkronisasi Program Prabowo-Gibran Lanjutkan Jokowi

Penerapan program Prabowo-Gibran penerapannya akan disesuaikan dengan kemampuan negara.

Baca Selengkapnya
Rapat Paripurna DPRD, Pj Gubernur Agus Fatoni Singgung Potensi Sumber Daya yang Belum Optimal
Rapat Paripurna DPRD, Pj Gubernur Agus Fatoni Singgung Potensi Sumber Daya yang Belum Optimal

Adapun untuk Ranperda RPJPD akan dilaksanakan satu tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Baca Selengkapnya