Bappenas: Papua punya potensi tambang lebih banyak dari Freeport

Merdeka.com - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Sofyan Djalil mengatakan bahwa pemerintah menduga Papua masih memiliki sumber daya alam melimpah yang belum ditemukan. Besarnya sumber daya alam ini bahkan disebut melebihi dari yang dipunyai PT Freeport Indonesia.

Maka dari itu, lanjutnya, pemerintah akan melakukan peninjauan kembali terhadap UU Kehutanan mengenai batas konservasi kehutanan. Sebab, menurut peta topografi, kaki bukit di Papua berada di ketinggian 1.000-2.000 meter, sehingga izin untuk penelitian eksplorasi tambang di hutan Papua masih sulit.

"Kita rekomendasikan izin eksplorasi diperpanjang. Karena kalau diizinkan 6 bulan, maksimal dipakai 1 bulan. Karena hujan tinggi, cuaca cepat berubah. Kita yakin Papua punya potensi tambang lebih banyak daripada sekadar Freeport," imbuhnya saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (26/4).

Selain itu, pemerintah juga tengah melakukan pemfokusan ulang (refocusing) anggaran pembangunan Papua dan Papua Barat. Sebab, banyak program-program dari daerah tersebut masih belum tepat sasaran.

Dia menjelaskan, dana transfer daerah Papua dan Papua Barat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 mencapai Rp 61 triliun. Namun, pembangunan yang dihasilkan masih belum maksimal.

"Jadi dari segi uang banyak sekali. Tapi masalahnya hasilnya perlu ditingkatkan, governance diperbaiki, pengawasan perlu ditingkatkan, itu yang utama," kata Menteri Sofyan.

Menteri Sofyan mengaku, kajian-kajian tersebut sudah dirapatkan dengan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam). Dia meyakini dengan adanya langkah-langkah tersebut maka pembangunan di Papua bisa lebih tepat sasaran.

Seperti diketahui, Freeport mengaku masih berambisi mengelola tambang emas terbesar di dunia yang berada di Papua itu. Apa yang membuat Freeport sangat berambisi mengelola tambang emas di Papua? Salah satunya karena cadangan emas yang masih sangat banyak.

"Cadangan terbukti yang sudah kami miliki cukup sampai tahun 2057," ujar Mantan Presiden Freeport Indonesia Rozik Sutjipto saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta.

Freeport seolah ingin mengeruk seluruh cadangan emas yang ada di Papua. Dia berharap pemerintah dan Freeport akan menyelesaikan masalah renegosiasi sesegera mungkin agar bisa memperpanjang kontrak pengelolaan tambang emas di Papua.