Bappenas Pastikan Proyek Pemerintah Dorong Pemulihan Ekonomi Imbas Pandemi

Merdeka.com - Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bahwa kementeriannya akan memastikan setiap pelaksanaan project pembangunan berdampak langsung terhadap proses pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 untuk jangka pendek. Menyusul, peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai clearing house (perumus kebijakan dan peraturan).

"Peran Bappenas sebagai clearing house tentunya memastikan setiap project pembangunan yang akan dilaksanakan benar-benar mendorong pemulihan ekonomi jangka pendek akibat Covid-19," tegasnya dalam webinar bertajuk Outlook Perekonomian Global dan Indonesia, Jumat (20/8).

Sementara untuk jangka panjang, Bappenas akan fokus terhadap penguatan fondasi melalui percepatan transformasi ekonomi dan sosial. Tujuannya, ialah untuk mengembalikan trajectory perekonomian seperti sebelum krisis akibat pandemi Covid-19 atau ke tingkat yang jauh lebih baik.

"Karena ini menjadi upaya kita bersama untuk bisa mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19 dan mengembalikan ke trajectory pertumbuhan ekonomi ke tingkat sebelum krisis atau bahkan lebih baik dari sebelum krisis. Sehingga bisa mencapai cita-cita Indonesia untuk menjadi Indonesia emas pada tahun 2045," tandasnya.

Rekomendasi Bank Dunia untuk Pemulihan Ekonomi RI

World Bank atau Bank Dunia mengeluarkan tiga rekomendasi untuk Indonesia dalam menjaga perekonomian di tengah pandemi covid-19. Tiga hal ini perlu menjadi fokus perhatian pemerintah.

Pertama yaitu RUU Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Ini diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia.

"Omnibus Law diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Juga penting untuk tidak menyertakan beberapa pembatasan pada investasi dan bisnis dan memperbaiki daya saing Indonesia di pasar global melalui RUU yang sedang diajukan," tulis World Bank dalam laporannya, dikutip dari akun twitter @BankDunia, Selasa (4/8).

Selain mendesaknya dukungan terhadap investasi asing dan lokal untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi, pemerintah juga harus fokus pada pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Karena itu penyederhanaan peraturan yang relevan penting untuk melindungi investasi, dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup.

Hal kedua yang perlu menjadi fokus bagi pemerintah adalah mengurangi kesenjangan infrastruktur dan mendukung partisipasi sektor swasta dan pendanaan infrastruktur melalui upaya Reformasi BUMN.

Hal ketiga menurut World Bank, Pemerintah perlu meningkatkan pendapatan pajak guna membiayai pemulihan ekonomi, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan belanja pada infrastruktur, sektor kesehatan dan perlindungan sosial.

Poin-poin tersebut secara lengkap tertulis dalam laporan World Bank , Indonesia Economic Prospects: The Long Road to Recover yang dirilis akhir bulan lalu.